Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketika Petahana Memilih "Berkeringat" di Jalur Perseorangan

Kompas.com - 18/09/2015, 15:14 WIB

JAKARTA, KOMPAS - Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 ini menjadi laboratorium demokrasi. Ada hal-hal tak biasa yang dijumpai pada tahapan demi tahapan penyelenggaraan pilkada. Salah satunya, kemunculan petahana yang menyeberang keluar dari "zona nyaman" partai politik. Mengapa mereka memilih jalur berpeluh?

Kedua pilihan itu masing-masing punya sisi positif dan negatif. Jika memilih partai politik (parpol), para petahana tinggal memanfaatkan mesin partai yang relatif stabil dari tingkat kabupaten/kota, kecamatan, hingga ke kelurahan/desa. Namun, tak mudah mendapat "perahu" dari parpol, bahkan untuk para petahana sekali pun. Kendalanya mulai dari melobi petinggi partai hingga perkara uang mahar yang kerap muncul dalam wacana di ranah publik.

Hal itu berbanding terbalik dengan pasangan calon yang melaju dari jalur perorangan. Boleh jadi mereka tak perlu lobi-lobi elite untuk mendapat rekomendasi. Namun, calon harus berpeluh membangun jaringan relawan dari awal, terutama untuk mengumpulkan syarat pencalonan berupa dukungan masyarakat yang jumlahnya lumayan besar, mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu. Jika calon sudah akrab dengan organisasi kemasyarakatan, institusi itu pun bisa jadi mesin politik.

Arif Nurul Imam, asisten politik Faisal Basri-ekonom dan calon gubernur DKI Jakarta 2012-ingat betul bagaimana tim kampanye harus bersusah payah di awal karena tak mudah mencari relawan pada awal-awal masa pencalonan. Ini karena masyarakat merasa peluang menang calon perorangan relatif kecil dibandingkan dengan calon dari parpol yang memiliki mesin politik kuat.

"Tapi, begitu terekspos, relawan datang, kok. Tapi, tetap harus dibangun dulu karena latar belakang relawan macam-macam dan tidak semua terbiasa bekerja politik. Harus ada adaptasi dan proses belajar," tutur Arif, Rabu (16/9/2015), di Jakarta.

Para calon juga harus begadang bersama-sama relawan untuk menyortir ratusan ribu kartu tanda penduduk sehingga tak ada dukungan ganda yang disetorkan ke Komisi Pemilihan Umum daerah. Walau tidak menang, Faisal mampu menunjukkan dengan dukungan relawan, dia tidak berada di posisi paling bawah dalam perolehan suara. Bersama Biem Benyamin-calon wakil gubernur-Faisal bisa unggul atas salah satu pasangan calon yang diusung partai besar.

"Kalau sekarang ada petahana yang menyeberang ke jalur perorangan, ya, harus kita lihat dulu apa motifnya. Kalau karena tertekan oleh partai pengusung yang campur tangan programnya atau karena uang mahar, itu pertanda positif," kata Arif.

Data KPU menunjukkan, dari 789 pasangan calon yang ditetapkan pada 24 Agustus 2015, ada 130 pasangan calon yang melaju dari jalur perorangan. Dari jumlah itu, setidaknya ada 11 petahana yang memilih menyeberang ke jalur perorangan.

Jumlah ini bisa jadi lebih besar karena pendataan di sistem KPU masih belum sempurna lantaran belum semua KPU daerah mencantumkan pekerjaan para calon.

Jumlah ini juga belum termasuk petahana yang tidak maju lagi karena sudah dua periode menjabat, tetapi anaknya atau kerabatnya maju bertarung melalui jalur perorangan, seperti terjadi di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Nasional
Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com