Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kesulitan Panggil Sekjen, MKD Akhirnya Datangi Kantor Kesetjenan DPR

Kompas.com - 17/09/2015, 16:08 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) akhirnya mendatangi Kantor Sekjen DPR Winantuningtyastiti untuk meminta keterangannya terkait dugaan pelanggaran kode etik Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang menghadiri kampanye bakal calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

MKD sebelumnya menjadwalkan pemanggilan kepada Winantuningtyastiti kemarin, Rabu (16/9/2015). Namun, Winantuningtyastiti tak hadir dengan alasan kesibukan dan harus izin terlebih dahulu kepada pimpinan DPR. MKD pun akhirnya memutuskan untuk menjemput bola dengan mengunjungi Winantuningtyastiti di ruangannya hari ini, Kamis (17/9/2015).

"Kita tadi konfirmasi seputar acara di sana (di Amerika Serikat)," kata Ketua Tim Penyelidik MKD Surahman Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, seusai pertemuan.

Surahman mengatakan, MKD di antaranya mengonfirmasi mengenai anggaran yang digunakan untuk perjalanan dinas anggota DPR ke AS. Berdasarkan penjelasan Sekjen, semua anggaran yang digunakan sudah sesuai prosedur. Kendati demikian, Surahman tidak menyebutkan saat ditanya berapa anggaran yang disediakan.

"Intinya kan tidak ada yang di luar program dan dukungan pendanaan. Normatifnya itu semua di-back up dengan dana negara," ucap Surahman.

Surahman yang datang ke Kantor Kesetjenan bersama sejumlah anggota dan staf ahli ini juga mengaku sempat meminta keterangan mengenai jumlah rombongan yang berangkat. Berdasarkan penjelasan Sekjen DPR, rombongan yang berangkat sudah ditentukan oleh Badan Kerja Sama Antar-Parlemen. (Baca juga: Dokumen Setjen DPR Ungkap Kejanggalan Rombongan DPR ke AS)

Surahman merasa, langkah MKD yang mendatangi Sekjen ini tak perlu dipermasalahkan. Dalam kasus-kasus lain, menurut dia, MKD juga kerap mendatangi orang yang akan dimintai keterangan. "Kalau statusnya sebagai saksi dipanggil ke sini (ke ruang sidang MKD), tetapi ini sebagai sumber informasi," ucap politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut.

Secara terpisah, Wakil Ketua MKD Junimart Girsang keberatan dengan langkah MKD yang mendatangi Sekjen ini. Menurut dia, Sekjen seharusnya memenuhi panggilan MKD. "Oleh karena itu, saya memutuskan tidak ikut. Silakan pimpinan yang lain saja," ucap Junimart. (Baca: MKD Kesulitan Panggil Sekjen, Harus Izin Dulu ke Pimpinan DPR)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com