Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi I Dukung Usul Sutiyoso untuk Tambah Anggaran BIN Jadi Rp 3,7 Triliun

Kompas.com - 11/09/2015, 07:43 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi I DPR RI mendukung permintaan Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso untuk menaikkan anggaran BIN menjadi sebesar Rp 3,7 triliun. Anggaran tersebut akan diupayakan untuk disetujui dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2016.

"Kita dukung peningkatan anggaran ini. Di luar negeri itu tidak pakai hitungan kalau memberi anggaran untuk intelijen, apalagi fungsi BIN lebih berat dari intelijen di luar negeri," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR Asril Tandjung, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9/2015).

Menurut Asril, anggaran sebesar Rp 3,7 triliun tersebut rencananya akan digunakan untuk merekrut 1000 personel BIN di tingkat daerah. Kemudian, anggaran akan digunakan untuk pendidikan personel baru di tingkat pusat, seperti intel kepolisian dan intel kejaksaan.

Selain itu, Sutiyoso juga berencana menambah 12 anggota BIN di luar negeri. Saat ini, perwakilan BIN di luar negeri terdapat di 20 negara, yang sebagian besar di negara-negara Timur Tengah.

"Kami minta BIN membuat uraian kebutuhan dan syarat-syarat tertulis. Kami akan tindak lanjuti hasil rapat kerja sekarang supaya ada kesesuaianlah antara kebutuhan dengan anggaran yang diminta," kata Asril.

Adapun jumlah anggaran bagi BIN yang tercantum dalam R-APBN 2016 adalah sebesar Rp 1,592 triliun. Jumlah tersebut lebih kecil dari anggaran yang semula diminta sebesar Rp 2,7 triliun. Dalam rapat dengan Komisi I DPR, Sutiyoso meminta agar DPR ikut memperjuangkan jumlah anggaran yang telah disesuaikan dengan kebutuhan BIN saat ini, yaitu Rp 3,7 triliun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com