Tanggapi Ahok, Mendagri Akan Gembleng "Revolusi Mental" di IPDN

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tak setuju dengan usulan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang meminta agar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dibubarkan. Namun, Mendagri mengakui IPDN memang masih memiliki banyak kekurangan.

"Revolusi mental harus dilakukan IPDN," kata Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2015).

Salah satu yang harus dibenahi, menurut Mendagri, adalah sistem rekrutmen yang ada di IPDN. Harus dipastikan agar rekrutmen bersih dan transparan, jauh dari kecurangan. Selain itu, kekerasan yang kerap terjadi di IPDN harus segera dihapuskan.

"Kalau ospek ada meninggal lagi, jajaran rektor (IPDN) saya ganti semua," ancam Tjahjo.

Menurut Tjahjo, kekurangan yang saat ini terjadi di IPDN disebabkan karena oknum, bukan institusinya. Oleh karena itu, tidak tepat jika IPDN dibubarkan. Apalagi, Undang-Undang juga tidak memungkinkan IPDN dibubarkan.

"Kalau ada oknum yang salah, ya oknumnya. Kalau anda tanya, ya tanya Pak Ahok. Mungkin Pak Ahok punya resep membubarkan ya tanya Pak Ahok," ucapnya.

Ahok sebelumnya mengaku mengusulkan pembubaran IPDN kepada Presiden Joko Widodo. Hal itu diungkapkannya ketika melantik 327 pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, di Balai Kota, Jumat (4/9/2015). 

"Kemarin saya bilang ke Pak Jokowi, 'Pak, kalau bisa, IPDN bubarkan saja, Pak.' 'Untuk apa ada sekolah IPDN?' saya bilang. Kalau masuknya juga enggak jelas, gimana tesnya, lulusnya gimana, itu hanya pembekalan korps," kata Basuki. (Baca: Kepada Jokowi, Ahok Usul Pembubaran IPDN)

Menurut dia, untuk menghasilkan pegawai negeri sipil (PNS) yang baik dan potensial, pemerintah tidak harus menggembleng ala militer di IPDN. Bahkan, dia melanjutkan, perusahaan swasta dan TNI/Polri mampu menyediakan PNS yang baik. (Baca: Ungkapan Kekecewaan Alumni IPDN kepada Ahok)