Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akui Setya Novanto Salah Hadiri Acara Trump, Fraksi Golkar Minta Maaf

Kompas.com - 08/09/2015, 11:16 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR Bambang Soesatyo mengakui kehadiran Ketua DPR Setya Novanto di kampanye bakal calon presiden Amerika Serikat Donald Trump merupakan tindakan yang salah. Bambang pun meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan politisi Partai Golkar itu.

"Maklumlah para pimpinan DPR itu belum satu tahun menjabat. Mungkin masih mencari bentuk dan format. Kalau ada salah-salah kata atau salah-salah langkah, dengan segala kerendahan hati mohon dimaafkanlah," kata Bambang dalam saat dihubungi, Selasa (8/9/2015).

Bambang mengatakan, harus diakui bahwa kunjungan pimpinan DPR ke kampanye Donald Trump tak elok karena masih ada kandidat lainnya. Fraksi Partai Golkar pun tidak bisa menghalang-halangi para anggota fraksi lain yang ingin melapor ke Mahkamah Kehormatan Dewan. (Baca: Pemerhati Jam: Arloji Setya Novanto Lebih Mahal dari Arloji Obama-Pangeran William)

"Lebih dari itu, yang juga patut disesalkan adalah profil Trump sendiri yang bagi masyarakat Indonesia kurang positif, yakni raja judi, rasis, dan distigma anti-Islam," ucap Bambang.

Bambang menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme, kebijakan, pertimbangan, dan keputusan MKD. Namun, Bambang berharap sanksi MKD maksimal hanya teguran lisan. (Baca: Fadli Zon Sebut Orang yang Akan Jadi Pelapornya Gagal Paham)

Terkait sikap Fraksi Golkar sendiri, Bambang juga mengaku belum bisa menentukan. Sebab, Fraksi Golkar masih menunggu penjelasan anggotanya yang hadir dalam kampanye Trump.

Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI telah melakukan rapat internal terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Setya dan Wakil Ketua Fadli Zon saat kehadiran keduanya dalam acara jumpa pers yang digelar Trump.

Dalam rapat yang berlangsung tertutup itu, MKD memutuskan bakal memproses Novanto dan Fadli meskipun tanpa aduan. (Baca: MKD Putuskan Proses Masalah Novanto-Fadli Tanpa Perlu Aduan)

Selain Novanto, ada pula Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga Roem Kono, Wakil Ketua Komisi I Tantowi Yahya, Wakil Ketua Komisi VII Setya Yudha, anggota Komisi IV Robert Jopy Kardinal, dan anggota Komisi V Markus Nari.

Setya merasa kehadirannya di kampanye Trump tak melanggar aturan. Kendati demikian, dia tetap menghormati proses yang dilakukan MKD selama berjalan dengan profesional dan tanpa intervensi. (Baca: Hadiri Kampanye Donald Trump, Ketua DPR Anggap Tak Langgar Kode Etik)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com