Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK Akui Penangkapan Kapal Asing Hanya Solusi Jangka Pendek

Kompas.com - 07/09/2015, 12:57 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui upaya penangkapan kapal asing pencuri ikan hanya solusi jangka pendek. Tanpa meningkatkan kemampuan pengelolaan ikan, ketahanan nasional dalam bidang bahari sulit terwujud.

"Bicara soal ketahanan nasional dalam bahari, bukan beli kapal perang tetapi bagaimana wawasan nusantara kita, bagaimana keadilan ekonomi di Indonesia jalan dengan sifat bahari, dengan kekuatan bahari. Solusi untuk menangkap kapal asing (berikan) syok terapi, iya, tetapi jangka panjang, tanpa perbaikan kemampuan pengolaan, tidak (mungkin)" kata Kalla, saat memberikan pengarahan kepada peserta program pendidikan singkat angkatan dan program pendidikan reguler angkatan Lembaga Ketahanan Nasional, di Istana Wakil Presiden Jakarta, Senin (7/9/2015).

Menurut Kalla, masalah perikanan dalam negeri bisa diselesaikan melalui dua cara, yakni meningkatkan kapasitas listrik serta membangun banyak pelabuhan. Listrik diperlukan untuk menunjang pengadaan fasilitas pendingin ikan. Ada pun kekurangan fasilitas pendingin mengakibatkan sulitnya mengambil ikan dalam jumlah besar.

"Kekurangan listrik, tidak ada cold storage, maka tidak bisa kita produksi besar-besaran," kata Kalla.

Sementara itu, menurut Kalla, negara lain bisa menangkap ikan di Indonesia dalam jumlah besar karena mereka memiliki kapal induk dengan fasilitas pendingin ikan yang cukup.

"Karena mereka pasang kapal-kapal induk di luar Inddonesia, nangkap ikan, bawa ke luar, jadi apa yang harus dibuat setelah ini, karena Susi sudah menangkap begitu banyak kapal-kapal, sekarang tinggal bangun-bangun pelabuhan yang banyak dengan listrik yang kuat," sambung Kalla.

Oleh karena itu, Kalla menilai perlunya pembangunan pelabuhan dengan kapasitas listrik yang besar. Sebab, tanpa fasilitas pendingin, kualitas ikan yang ditangkap akan berkurang sehingga harganya pun jatuh di pasaran.

Wapres juga menekankan perlunya pendidikan teknologi terkait bahari demi mewujudkan ketahanan bahari. Budaya bahari harus disertai dengan kemampuan teknologi. Menurut Wapres, teknologi bahari saat ini berkembang luar biasa. Dengan teknologi, ongkos produksi barang pun bisa berkurang. Salah satu contoh perkembangan teknologi yang disampaikan Kalla adalah kontainer dan mobil crane.

"Kenapa kontainer menyebabkan perdagangan naik, karena kontainer memotong biaya 50 persen. Dulu kenapa pelabuhan langsung sepi setelah kontainer? Karena tidak ada lagi kuli-kuli pelabuhan, yang ada crane-crane, yang sedikit dipertanyakan di Pelindo itu," tutur Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com