Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS: PAN Pindah ke Koalisi Indonesia Hebat, KMP Justru Diuntungkan

Kompas.com - 02/09/2015, 16:17 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Amanat Nasional (PAN) dipastikan bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sebelumnya, PAN bergabung dengan Koalisi Merah Putih (KMP) yang berada di luar pemerintahan.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tergabung dalam KMP menilai hal tersebut merupakan hak PAN.

"PAN gabung ke KIH itu hak PAN. Publik bisa lihat janji yang dulu dan sekarang," kata Juru Bicara PKS Mardani Ali Sera ketika dikonfirmasi, Rabu (2/9/2015).

PKS, kata Mardani, tetap berada di Koalisi Merah Putih. Pasalnya, hal itu menciptakan kontrol kuat terhadap pemerintah. Mengenai pengaruh PAN terhadap konstelasi politik di parlemen, Mardani mengatakan, masyarakat kini sudah cerdas.

"Publik akan lihat usulan kebijakan pemerintah tidak pro-publik, tidak diterimanya KMP, tetapi KIH menerima, nanti kreditnya untuk KMP," ujar Mardani.

Menurut Mardani, KMP juga diuntungkan karena akan lebih solid dengan masuknya PAN ke dalam pemerintah. "Sebelumnya, mungkin masih ada dua kaki, tetapi sekarang sudah jelas," kata Mardani.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menegaskan, partainya bergabung dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Kami sepakat bulat menyatakan kepada Presiden bahwa PAN bergabung," ujar Zulkifli di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ini mengungkapkan, pihaknya kali ini tidak lagi mendukung, tetapi benar-benar ingin berkontribusi bersama pemerintah menyelesaikan persoalan lesunya perekonomian Indonesia saat ini.

"Saatnya PAN menilai seluruh stakeholder negeri ini bersatu bersama-sama untuk mengutamakan kepentingan bangsa negara, kepentingan rakyat Indonesia, kepentingan NKRI di atas kepentingan kelompok ataupun partai," ucap Zulkifli. (Ferdinand Waskita)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com