Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kegemaran SBY Dikritik

Kompas.com - 30/08/2015, 16:36 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar M. Misbakhun mengkritik Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono karena dianggap gemar memberikan saran kepada pemerintah.

Menurut Misbakhun, SBY terkesan seperti figur yang sulit melepaskan kekuasaan setelah tidak lagi menjadi Presiden RI. Misbakhun mengaku selalu mendapati saran-saran SBY di media massa, dalam orasi politik, atau "kicauan" di media sosial. Bagi dia, tindakan SBY itu sangat berlebihan.

"Saya kaget melihat aktifnya SBY mencoba mengarahkan pemerintahan ini. Saya melihat SBY sedang mengalami gejala post power syndrome, merasa dirinya masih Presiden," kata Misbakhun, dalam pernyataan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (31/8/2015).

Anggota Komisi XI DPR RI itu menuturkan, SBY memang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat atau memberikan saran kepada pemerintah. Akan tetapi, akan lebih tepat jika SBY, selaku mantan Presiden dan ketua umum partai politik dapat memanfaatkan Fraksi Partai Demokrat di DPR RI sebagai instrumen menyampaikan masukan kepada pemerintah.

Misbakhun tidak sepakat jika SBY merasa perlu membantu pemerintah hanya karena merasa berpengalaman menjadi Presiden. Menurut Misbakhun hal itu justru tidak etis dan justru memunculkan kesan adanya tujuan politik.

"Atau ada masalah lain, disorientasi politik karena gagal menentukan sikap politik sebagai ketua umum partai," ujarnya.

Anggota Badan Legislasi DPR RI itu melanjutkan, beberapa masalah yang dihadapi pemerintah saat ini merupakan warisan dari pemerintahan SBY. Oleh karena itu, Misbakhun berharap SBY menyadari hal tersebut.

"Pemerintahan SBY juga punya banyak masalah, jangan cuci tangan seperti ini," ucap Misbakhun.

Beberapa hari lalu, SBY secara terbuka memberikan saran untuk pemerintahan Presiden Joko Widodo terkait ancaman krisis ekonomi di Indonesia. SBY menyarankan agar pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi, menstabilkan harga kebutuhan pokok, menghentikan pengurasan pajak melalui pemberian insentif, menjaga nilai tukar rupiah, cermat memanfaatkan ruang fiskal, dan menjaga kepercayaan publik.

Ketua Umum Partai Demokrat itu mengakui bahwa seluruh saran yang diberikan untuk pemerintah saat ini adalah berdasarkan pengalamannya menjadi Presiden. SBY mengklaim bahwa dampak krisis 2008 berhasil diredam karena dirinya selaku Presiden RI saat itu tidak telat menyiapkan sejumlah langkah antisipasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com