Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Mau Kalah dari Tiongkok, Jepang Kembali Ajukan Proposal Baru Kereta Cepat

Kompas.com - 26/08/2015, 17:21 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Seakan tak mau "disalip" oleh Tiongkok, Pemerintah Jepang kembali mengajukan proposal baru megaproyek kereta cepat Jakarta-Bandung kepada Presiden Joko Widodo, Rabu (26/8/2015). Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe bahkan sampai mengirimkan utusan khususnya, Izumi Hiroto, untuk bertemu Jokowi pada hari ini.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, pertemuan kali ini adalah kelanjutan dari proposal yang disampaikan Jepang pada bulan Juli lalu. Di dalam proposal yang baru ini, sebut dia, Jepang memberikan tawaran-tawaran baru untuk mencuri hati Indonesia.

"Memang delegasi Jepang memberikan tambahan penawaran apa namanya ada keringanan dalam jaminan pemerintah yang tadinya harus seluruhnya sekarang tidak harus seluruhnya," ucap Darmin di Istana Kepresidenan, Rabu (26/8/2015).

Mantan Gubernur Bank Indonesia itu menyebutkan, Jepang juga menawarkan waktu pengerjaan yang lebih singkat dari proposal sebelumnya. Namun, apabila harus mengerjakan studi amdal (analisis dampak lingkungan), maka akan sulit mewujudkan pengerjaan singkat itu.

"Kemudian, tadi juga mengenai waktunya, mereka juga bisa membuat lebih (cepat), memang mereka katakan kalau waktu selama harus ada studi lingkungan, maka itu sulit untuk lebih cepat," kata Darmin.

Untuk diketahui, Pemerintah Tiongkok juga sudah menyampaikan hasil studi kelayakan kereta cepat kepada Indonesia. Di dalam studi itu, Tiongkok menyatakan tak meminta dana jaminan dukungan pemerintah (viability gap fund) untuk proyek kereta cepat ini. Tiongkok pun mengklaim bisa menyelesaikan proyek kereta cepat dalam waktu tiga tahun.

Saat ini, dua proposal dari Jepang dan Tiongkok sedang dikaji oleh konsultan yang ditunjuk pemerintah, yakni Boston Consulting Group (BCG). Darmin memperkirakan kajian BCG akan tuntas dalam waktu satu-dua hari untuk kemudian didiskuskan di tingkat menteri. Hasil rapat menteri itu kemudian yang akan dibuat dalam rekomendasi untuk Presiden Joko Widodo dalam memutuskan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Polemik UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Soal Polemik UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

Nasional
Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com