Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Budi Waseso Ingatkan Pansel soal Capim KPK yang "Distabilo Merah" oleh Polri

Kompas.com - 25/08/2015, 15:58 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Budi Waseso mengatakan, Polri akan membuka ke publik hasil penelusuran rekam jejak para calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinyatakan lolos oleh Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK. Penelusuran rekam jejak juga dilakukan Polri atas permintaan Pansel. (Baca: Pansel Libatkan Polri Telusuri Rekam Jejak)

“Jika nanti ada yang diloloskan, akan saya perlihatkan, kita buka ke masyarat (hasil penelusuran polisi atas rekam jejak capim KPK). Masyarakat harus tahu atas dasar kejujuran,” ujar Budi, di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (25/8/2015).

Ia menekankan, Polri tak mau hasil penelusuran yang dilakukan hanya dianggap formalitas. Catatan penelusuran Bareskrim harus menjadi rujukan bagi Pansel dalam memilih calon Pimpinan KPK. (Baca: Kabareskrim Jamin Tidak Usut Kasus Lama Pimpinan KPK)

“Kami akan meminta pertanggungjawaban dari Pansel, apa pertimbangannya kok dia diloloskan. Kami (Bareskrim) ini kerjanya resmi loh, enggak main-main, datanya otentik, tapi kok enggak dianggap. Kami mau jangan sekedar formalitas,” lanjut Buwas.

Budi juga meminta publik tidak menyalahkan Polri jika ke depannya ada proses hukum yang berkaitan dengan Pimpinan KPK. Menurut dia, Polri akan melakukan penegakan hukum terhadap calon dengan "stabilo merah" yang diloloskan Pansel. 

“Saya sudah bilang dari awal, jika nanti kami menegakkan hukum terhadap mereka (capim KPK yang dapat catatan merah dari Polri) ya jangan dianggap kriminalisasi, rekayasa, catat itu,” ujar Budi.

Jaminan tak usus kasus lama

Sebelumnya, pada Juli lalu, Budi menjamin bahwa Polri tak akan mengusut kasus lama yang terkait Pimpinan KPK terpilih.

"Jaminan dari Polri, pimpinan KPK nantinya itu aman dan nyaman dalam bekerja," ujar pria yang akrab disapa Buwas, dalam konferensi pers di aula gedung Bareskrim Mabes Polri, Jumat (31/7/2015).

Bagi calon pimpinan KPK yang diketahui pernah terlibat dalam tindak pidana namun sudah dinyatakan bersih secara hukum, lanjut Buwas, tidak laik juga jika Polri membuka kasus tersebut lagi di kemudian hari. "Itu ya dianggap masa lalu saja, di kemudian hari tidak boleh lagi dijadikan permasalahan," ujarnya.

Kecuali, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai pimpinan KPK, mereka terbukti melakukan tindak pidana. Menurut Buwas, hal itu patut diusut.

Pansel KPK menggelar seleksi wawancara tahap akhir di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta mulai dari Senin (24/8/2015) hingga Rabu (26/8/2015) mendatang terhadap 19 calon yang lolos hingga tahap akhir. Wawancara yang dilakukan secara terbuka dengan mengundang elemen masyarakat dan pegiat antikorupsi untuk menyaksikan pelaksanaan seleksi tahap akhir tersebut.

Kompas TV 19 Calon Pimpinan KPK Jalani Tahap Wawancara Akhir
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com