Ruhut: Jangan Gara-gara Gedung Baru DPR Kita Jadi Beloon

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul menyesalkan ucapan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dalam wawancara di salah satu televisi swasta ketika membahas tujuh proyek pembangunan di kompleks Parlemen. Dalam acara itu, Fahri menyebut banyak anggota DPR yang beloon.

"Jangan lah gara-gara gedung (baru DPR) kita jadi beloon," kata Ruhut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2015).

Ruhut menilai, Anggota DPR saat ini memang membutuhkan tambahan gedung. Sebab, ruang kerja yang ada saat ini terlalu kecil dan sudah tidak memadai untuk kerja anggota Dewan dan 7 stafnya. (baca: Adian Napitupulu Kecam Fahri Hamzah yang Sebut Banyak Anggota DPR Beloon)

Namun, Ruhut tidak mau disebut beloon hanya karena ingin meloloskan pembangunan gedung baru ini.

"Yang jelas dia (Fahri) merendahkan dirinya. Kalau kita, masa, gila saja kalau kita mau disebut beloon," ucap Ruhut. (baca: Jika Ada Aduan, MKD Akan Periksa Fahri yang Sebut Banyak Anggota DPR Beloon)

Daripada merendahkan dirinya sendiri, Ruhut menyarankan agar Fahri cukup bersikap baik dengan pemerintah untuk meloloskan tujuh proyek DPR ini. Sebab, kunci pembangunan tujuh proyek ini ada pada pemerintah.

"Jangan galak-galak lah sama pemerintah itu," ucapnya. (baca: Fahri Hamzah Enggan Tanggapi Kecaman Adian Napitupulu)

Dalam wawancara di televisi beberapa waktu lalu, Fahri Hamzah mengatakan, dalam tradisi demokrasi, otak anggota Dewan harus diperkuat. Pasalnya, kata dia, anggota Dewan dipilih rakyat bukan karena kecerdasannya, melainkan karena rakyat suka.

"Makanya kadang-kadang banyak orang datang ke DPR ini tidak cerdas, kadang-kadang mungkin kita bilang rada-rada beloon begitu. Akan tetapi, dalam demokrasi, kita menghargai pilihan rakyat. Karena itu, kita memberikan kekuatan kepada otak dari orang-orang yang datang ke gedung ini dengan memberikan mereka staf, dengan memberikan sistem pendukung, pusat kajian, ilmuan, peneliti, dan lain-lain. Itulah cara kerja lembaga demokrasi. Ini tentunya memerlukan fasilitas," kata Fahri.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menolak untuk meresmikan pembangunan tujuh proyek di Kompleks Parlemen Senayan. Jokowi ingin ada usulan yang jelas terlebih dahulu dari DPR sebelum meresmikan proyek ini. (Baca: Jokowi Tolak Resmikan 7 Proyek DPR)

Proyek tersebut adalah pembangunan museum, perpustakaan, alun-alun demokrasi, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR. (baca: Bantah Beri Persetujuan, Presiden Masih Kaji Tujuh Proyek DPR)