Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Temui Wantimpres, Projo Minta Jokowi Tindak Mafia Impor

Kompas.com - 11/08/2015, 11:29 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Pimpinan Pusat Kelompok Relawan Pro-Jokowi (Projo) mendesak Presiden Joko Widodo agar berani menindak para pelaku yang menyebabkan tingginya harga daging sapi impor. Projo menduga para pelaku tersebut sengaja mencari keuntungan besar dengan memanfaatkan sistem birokrasi perdagangan.

"Tidak hanya daging, komoditas lain seperti beras dan minyak juga sama. Padahal, sebagian besar harga komoditas dunia sedang turun. Ini pasti ada pemain yang sengaja merusak bangsa untuk kepentingan pribadi," ujar Ketua Umum Projo Arie Budi Setiadi saat ditemui seusai bertemu dengan Dewan Pertimbangan Presiden di Kantor Wantimpres, Jakarta Pusat, Selasa (11/8/2015).

Budi menduga ada kerja sama antara eksportir asing dan para pemasok daging di dalam negeri. Menurut dia, permasalahan utama terdapat dalam proses birokrasi yang panjang sehingga memakan biaya yang tinggi.

Menurut Budi, Presiden perlu memeriksa kembali para pejabat pemerintahan yang terlibat dalam proses birokrasi perdagangan. Halnya serupa seperti yang dilakukan Presiden saat mempersoalkan permasalahan waktu tunggu kontainer atau dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok, beberapa waktu lalu.

"Harga daging per kilogram di Australia hanya 2-3 dollar, tapi sampai di sini bisa sampai 10 dollar Australia, coba, siapa yang ambil untung? Ya, rente ekonominya yang untung, masyarakat sudah pasti rugi karena bayar terlalu mahal," kata Budi.

Kedatangan DPP Projo diterima oleh Sidarto Danusubrata, salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Menurut Budi, Sidarto menyampaikan bahwa semua usulan Projo akan disampaikan sebagai suatu pertimbangan kepada Presiden Joko Widodo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com