Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini "Jualan" Tiongkok Terkait Kereta Cepatnya kepada Jokowi

Kompas.com - 10/08/2015, 17:12 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi Republik Rakyat Tiongkok Xu Shaoshi yang menjadi utusan khusus Presiden Tiongkok Xi Jin Ping bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Senin (10/8/2015). Dalam pertemuan itu, Xu menyampaikan hasil studi kelayakan yang telah dilakukan konsorsium gabungan Indonesia-Tiongkok untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Seusai pertemuan sekitar 1,5 jam itu, Xu pun menyatakan kepercayaan diri bahwa Pemerintah Indonesia akan memilih Tiongkok dibandingkan pesaingnya, Jepang. Jepang juga sudah menyampaikan studi kelayakan kepada Jokowi.

Xu lalu menjabarkan alasan Indonesia harus lebih memilih Tiongkok untuk menggarap proyek kereta cepat itu.

"Kami menawarkan jalur lebih panjang, kecepatan lebih tinggi, kereta lebih panjang," kata Xu dalam jumpa pers seusai pertemuan.

Dia menjelaskan, panjang rute rel kereta cepat itu akan mencapai 150 kilometer dengan kecepatan mencapai 350 kilometer per jam. Nantinya, Tiongkok berencana membangun delapan stasiun terkait kereta cepat, yang dimulai dari Stasiun Halim. Beberapa titik lain yang akan dibangun sebagai stasiun kereta cepat adalah Manggarai dan Gambir.

Xu mengungkapkan, kereta cepat ini akan padu dengan jaringan kereta api yang sudah dimiliki di Indonesia saat ini. Selain itu, Tiongkok juga siap membangun stasiun, rel, jembatan, hingga terowongan untuk memuluskan megaproyek ini.

"Kedua, kami juga memberikan financial plan yang lebih kompetitif. Proposal kami lebih baik dan kami bisa jamin proyek ini bisa rampung dalam tiga tahun, yaitu groundbreaking akhir Agustus dan selesai pada tahun 2018," ucap Xu.

Hal lainnya yang ditawarkan Tiongkok adalah pembuatan joint venture antara Indonesia dan Tiongkok dalam menggarap proyek itu, dengan sahamnya akan dimiliki Indonesia sebesar 60 persen dan Tiongkok 40 persen.

Xu mengklaim pembangunan proyek kereta cepat ini akan mampu menyedot 10.000 tenaga kerja setiap tahunnya. Menurut Xu, pihaknya sudah berpengalaman dalam membuat kereta cepat.

Dia menyebutkan, Tiongkok sudah membangun 3.600 jaringan kereta cepat. Jaringan kereta cepat itu saat ini sudah mampu mengangkut 1,7 miliar penumpang. "Saya bisa yakinkan bahwa Tiongkok adalah sahabat yang paling bisa dipercaya Indonesia," imbuh Xu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Anggota DPR-nya Minta 'Money Politics' Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Anggota DPR-nya Minta "Money Politics" Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Nasional
Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Nasional
Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

Nasional
Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

Nasional
Profil Juri Ardiantoro, Timses Prabowo-Gibran yang Jadi Stafsus Jokowi

Profil Juri Ardiantoro, Timses Prabowo-Gibran yang Jadi Stafsus Jokowi

Nasional
Pimpinan Komisi II DPR Sebut 70 Persen Komisioner KPU Se-Indonesia 'Tidak Layak Pakai'

Pimpinan Komisi II DPR Sebut 70 Persen Komisioner KPU Se-Indonesia "Tidak Layak Pakai"

Nasional
Bahas Kerja Sama Keamanan dengan Turkiye, Menko Polhukam Bicara Penanggulangan Terorisme hingga Kepolisian

Bahas Kerja Sama Keamanan dengan Turkiye, Menko Polhukam Bicara Penanggulangan Terorisme hingga Kepolisian

Nasional
Kunjungan ke Sultra, Komisi III DPR Ingin Cek Dugaan Praktik Mafia Tambang Ilegal

Kunjungan ke Sultra, Komisi III DPR Ingin Cek Dugaan Praktik Mafia Tambang Ilegal

Nasional
Soal Revisi UU MK, Disebut 'Jurus Mabuk' Politisi Menabrak Konstitusi

Soal Revisi UU MK, Disebut "Jurus Mabuk" Politisi Menabrak Konstitusi

Nasional
SYL Disebut “Pasang Badan” jika Petinggi Nasdem Minta Pejabat Kementan Dicopot

SYL Disebut “Pasang Badan” jika Petinggi Nasdem Minta Pejabat Kementan Dicopot

Nasional
Muhammadiyah Surati Jokowi, Minta Pansel Capim KPK Dibentuk Proporsional

Muhammadiyah Surati Jokowi, Minta Pansel Capim KPK Dibentuk Proporsional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com