Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon: Pak Presiden, Kita Sudah Masuk Tahap Awal Kritis

Kompas.com - 07/08/2015, 15:32 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku semakin khawatir dengan kondisi nilai tukar rupiah yang semakin lemah terhadap dollar Amerika Serikat. Fadli pun mengaku sudah menyampaikan kekhawatirannya ini kepada Presiden Joko Widodo saat pertemuan di Istana Bogor, Rabu (5/8/2015).

"Saya sampaikan ke Presiden, 'Pak Presiden, kita ini sudah masuk tahap awal kritis'," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (7/8/2015).

Fadli mengatakan, laju depresiasi rupiah di pemerintahan Jokowi sudah terbilang cukup tinggi dibanding pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Saat pemerintahan SBY, kata Fadli, pemerintah masih bisa menikmati rupiah di angka Rp 9.000 per dollar AS. Namun, saat ini, rupiah melemah hingga Rp 13.500 per dollar AS.

"Artinya, sudah hampir 50 persen. Lebih baik kita warning dari jauh-jauh hari daripada nanti kita kaget," ucap politisi Partai Gerindra ini. (Baca: Tekanan Pelemahan Rupiah Mereda Akhir Pekan ini)

Mendengar masukan yang dia berikan itu, kata Fadli, Presiden Jokowi tidak memberikan bantahan. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut juga tidak memberikan bantahannya.

"Saya tidak tahu artinya apa, tetapi kita mengharapkan pemerintah harus siap mengantisipasi ini," ucap politisi Partai Gerindra itu. (Baca: Ringgit Alami Pelemahan Terburuk di Asia)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com