Menko Polhukam: Pemerintah Kedepankan Langkah Persuasif Terkait OPM

"Pemerintah mengedepankan langkah persuasif dalam kerangka pembangunan dan kesejahteraan terkait dengan permasalahan OPM," ujar Tedjo.

Menurut Tedjo, upaya diplomasi dengan kelompok tersebut sebenarnya terus dilakukan melalui pejabat Indonesia di Papua. "Di sana sudah ada orang Kemenkopolhukam, juga pihak Badan Intelijen Negara," kata Tedjo.

Selain itu, lanjut dia, Presiden RI Joko Widodo juga mengimbai agar para penggerak OPM bergabung kembali dengan pemerintah.

"Presiden selalu berikan imbauan agar bersama-sama membangun Papua. Akan tetapi, tidak bisa dipaksa. Walau begitu, sudah ada yang bergabung kembali dengan pemerintah," ujarnya.

Menurut Tedjo, pemerintah selalu membuka diri kepada warga Papua yang ingin datang dan berdiskusi serta mengutarakan pendapatnya.

Tedjo mengatakan, pemerintahan di bawah kepemimpinan Joko Widodo berjanji melakukan pendekatan kesejahteraan dan pembangunan dengan tetap memperhatikan keseimbangan dengan budaya di wilayah tersebut. Beberapa kebijakan kesejahteraan itu, di antaranya, mencanangkan program lumbung padi nasional di Merauke, pembangunan infrastruktur jalan, dan rencana pembangunan pabrik semen di Papua.

Ada pun diskusi "Suara untuk Papua" juga dihadiri oleh Menteri Perhubungan Indonesia periode 2009--2011 Freddy Numberi dan Duta Besar Indonesia untuk Filipina sekaligus mantan Panglima Kodam VII/Trikora atau sekarang dikenal sebagai Kodam XVII/Cendrawasih Letnan Jenderal TNI (Purn.)