"Apabila dilihat dari perkembangan pertahanan dan keamanan yang ada, sepertinya Presiden memerlukan pembantu yang lebih mumpuni," kata Aboe Bakar, saat dihubungi, Kamis (27/7/2015).
Menurut dia, peristiwa di Tolikara bukan hanya satu-satunya gangguan keamanan di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Sebelumnya, kata dia, sudah banyak gangguan keamanan lainnya seperti kasus imigran dari beberapa negara yang masuk ke Indonesia, gangguan keamanan di Poso dan adanya kombatan Gerakan Aceh Merdeka yang kembali melakukan aktivitasnya.
"Memang banyak isu yang dapat menjadi indikator evaluasi Menkumham dan Menhan," kata Aboe Bakar.
Meski demikian, lanjut dia, keputusan reshuffle kewenangan penuh Presiden Jokowi.
"Item apa yang akan menjadi indikator kinerja dan bagaimanakah parameter keberhasilan yang dipergunakan, semuanya adalah hak perogratif presiden. Karena mereka berdua adalah pembantu presiden, sehingga mengevaluasi mereka adalah kewenangannya," ujarnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.