Komnas HAM: Negara Harus Hadir Ciptakan Keharmonisan Antarumat Beragama

"Saya kira yang paling pertama dan utama adalah, kehadiran negara. Negara harus hadir," kata Natalius, seperti dikutip Antara, Senin (20/7/2015).

"Kehadiran negara itu bisa berupa instrumen hukum yang menjamin kebebasan beragama, artinya aturan yang tidak mengekang kebebasan beragama tetapi justru memberikan ruang untuk kebebasan beragama," lanjut dia.

Selain kehadiran negara dalam bentuk regulasi, Natalius juga menekankan pentingnya menegakkan keadilan dalam bersikap di antara para pemimpin bangsa.

"Contohnya begini, ketika ada gereja dibakar pemerintah serius memperhatikan, tetapi ketika masjid dibakar pemerintah diam, saya kira itu kan masalah. Atau sebaliknya, misalkan insiden yang terjadi di Kabupaten Tolikara, Papua, yang menyebabkan mushala terbakar seluruh negara memperhatikan, tetapi ketika ada rumah ibadah lain dilarang berkegiatan atau hingga dibakar negara tidak memperhatikan, itu akan menjadi masalah," papar Natalius.

Selain kehadiran negara dan keadilan bersikap, Natalius juga menyoroti peran penting Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menghidupkan toleransi serta membentuk harmoni antarumat beragama.

Menurut dia, selama ini FKUB belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dengan masih terjadinya pelarangan pembangunan rumah ibadah di sejumlah daerah di Indonesia.

"Lucunya, FKUB itu kan dikelola oleh wakil kepala daerah. Sementara biasanya untuk proyek pembangunan termasuk pembangunan rumah ibadah ditangani langsung oleh kepala daerah. Ketika anggaran jadi urusan kepala daerah, sementara urusan yang berkaitan dengan ketenteraman, kedamaian warga dan lain sebagainya justru menjadi urusan wakil kepala daerah," ujarnya.

Terkait peran masyarakat, ia yakin mayoritas memiliki cara pandang yang cukup moderat, toleran, dan menghargai sesama.

"Ikatan yang besar itu, memupuk toleransi antara yang satu dengan yang lain. Hanya saja yang menjadi persoalan adalah akan selalu ada orang-orang tertentu yang kerap menjadi motor pergerakan intoleransi, aktor intelektual. Semua konflik selalu ada aktor intelektual di dalamnya," kata Natalius.