Dalam 10 Hari ke Depan, Jokowi Jawab Permohonan Grasi Antasari Azhar

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo tengah mempertimbangkan permohonan grasi yang diajukan oleh mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar. Menurut Pratikno, Presiden memiliki waktu 90 hari untuk menjawab permohonan grasi tersebut.

"Presiden harus segera buat keputusan karena menurut undang-undang kan Presiden harus jawab (permohonan) grasi itu 90 hari setelah grasi diajukan," kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/7/2015).

Pratikno tidak menyebut waktu diterimanya surat permohonan grasi oleh Presiden Jokowi dari Antasari. Ia hanya menyebut Jokowi masih memiliki waktu hampir dua pekan untuk mempertimbangkan dan membuat keputusan.

"Dalam beberapa hari ke depanlah ya, masih ada waktu sekitar 10 harian lebih, hampir dua mingguan," ujar Pratikno.

Ia melanjutkan, Jokowi telah meminta masukan dari berbagai pihak untuk mempertimbangkan permohonan grasi Antasari agar tidak menabrak aturan perundang-undangan. Masukan itu di antaranya diperoleh Jokowi dari Menkumham Yasonna H Laoly, Jaksa Agung HM Prasetyo, Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti, serta Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno.

Menkumham Yasonna mengatakan, Antasari awalnya tidak mau mengajukan grasi karena tak merasa bersalah. Akan tetapi, setelah resmi mengajukan grasi kepada Jokowi, persoalan lain muncul, yakni terkait dengan syarat pengajuan grasi. Menurut Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi, permohonan grasi diajukan paling lama satu tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

"MA (Mahkamah Agung) memberikan pertimbangan bahwa ini tidak memenuhi syarat. Persoalannya sekarang adalah keputusan kepala negara, jangan sampai melanggar UU. Kami sudah memberikan masukan-masukan, nanti Presiden yang akan memutuskan seperti apa," katanya.

Upaya pembelaan Antasari kandas setelah majelis hakim MA yang dipimpin Ketua MA Arifin Tumpa memutuskan menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan Antasari pada Februari 2012 lalu. Dalam memori PK, Antasari sempat mengungkapkan adanya kejanggalan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan keputusan hakim.

Antasari, yang divonis bersalah dalam kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran (PRB) Nasrudin Zulkarnaen dan dihukum 18 tahun penjara, sempat mengajukan banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperkuat hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah upaya yang diajukannya kandas, Antasari akhirnya menempuh upaya hukum luar biasa melalui pengajuan grasi kepada Presiden Jokowi pada tahun 2015 ini.