PDI-P Tak Permasalahkan Adanya Politik Dinasti

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning menilai politik dinastik bukan merupakan sesuatu yang perlu dipermasalahkan. Sepanjang orang yang dicalonkan memang memiliki kemampuan.

Ia kemudian menyontohkan kepemimpinan Bupati Bantul Sri Suryawidati, yang notabene merupakan istri dari Bupati Bantul sebelumnya, Idham Samawi. Baik Idham maupun Sri adalah adalah bupati yang dicalonkan oleh PDI-P.

"Tergantung orangnya mampu atau tidak. Misalnya Mas Idham yang istrinya maju sebagai Bupati Bantul. Tapi memang istrinya mampu," kata Ribka di Kantor Pusat Pembinaan Kader PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Senin (13/7/2015).

Ribka kemudian menjelaskan mengenai mekanisme PDI-P dalam menentukan calon kepada daerah. Menurut dia, PDI-P memutuskan mencalonkan orang untuk maju dalam Pilkada berdasarkan tiga aspek, yakni lolos uji kelaikan, lolos tes psikologis, dan memiliki elektabilitas yang tinggi.

"Penilaian kita itu ada tiga macam, masing-masing fit and proper, psikolog, dan survei. Kalau semuanya itu bagus, ya tidak masalah," ujar dia.

Sebagai informasi, dengan mempertimbangan setiap orang harus dijamin bebas dari perlakuan diskriminatif, Mahkamah Konstitusi membatalkan syarat calon kepala daerah/calon wakil kepala daerah tidak punya konflik kepentingan dengan petahana. Namun, putusan itu dikhawatirkan akan melanggengkan praktik politik kekerabatan.

Dengan demikian, anggota keluarga, kerabat, dan kelompok yang dekat dengan petahana dapat mengikuti pilkada serentak pada Desember 2015, tanpa harus menunggu jeda lima tahun atau satu periode jabatan.