Penyerapan Anggaran Rendah, Jokowi Berdalih Ada Proses Politik yang Dilalui

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berdalih bahwa adanya proses politik yang harus dilakukan sehingga menjadi salah satu penyebab serapan anggaran rendah. Jokowi pun bercerita panjang lebar soal proses penganggaran yang terjadi pada masa awalnya menjabat.

"Ingat, saya dilantik pada tanggal pertengan Oktober, 20 Oktober. APBN sudah diketok. Kemudian kita ajukan APBN-P, diketok pada pertengahan Februari. Praktis dalam waktu itu tidak bisa serap anggaran sama sekali," ujar Jokowi saat berbincang dengan ekonom dan pelaku usaha di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (9/7/2015).

Proses itu belum termasuk administrasi pemerintahan yang harus diselesaikan dalam waktu dua bulan pada masa awal pemerintahan. Dengan demikian, kata Jokowi, pemerintah baru bisa menggunakan uang negara pada April. Dengan kondisi seperti itu, Jokowi meminta agar semua pihak tidak membandingkan tingkat penyerapan anggaran tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. "Ini ada proses politik yang perlu diketahui," ucap dia.

Jokowi juga mengatakan bahwa proyek infrastruktur saat ini baru dalam tahap proses pembayaran uang muka. Oleh karena itu, alokasi dana infrastruktur masih banyak yang belum dimanfaatkan.

Kepala Negara menargetkan, pada Oktober mendatang, lelang sudah bisa jalan dan penandatanganan serta pelaksanaan proyek mulai dilakukan pada 1 Januari. Dengan segala hambatan yang dimiliki pemerintah dalam menyerap anggaran, Jokowi menganggap belanja pemerintah hingga akhir Juni 2015 tidak terlalu buruk, yakni mencapai Rp 770 triliun.

"Meskipun itu belanja aparatur, belanja daerah, belanja modal campur di situ. Sudah besar, 39 persen. Guede!" kata Jokowi.

Presiden menyatakan akan terus mendorong agar anggaran negara bisa dimanfaatkan untuk rakyat terutama untuk bantuan sosial. Tujuannya agar daya beli masyarakat bisa meningkat. (Baca Jokowi: Meski Sakit dan Pahit, Reformasi Ekonomi Tak Bisa Ditunda Lagi!)