Tak Hasilkan Produk Legislasi, Kinerja DPR Harus Diaudit

"Sorotan publik selama ini sudah begitu tajam kepada parlemen ini, tapi mereka sama sekali tidak memperhatikannya. Saya kira sudah saatnya fungsi parlemen ini harus diaudit," kata Arie saat dihubungi, Rabu (8/7/2015).

Arie mengatakan, parlemen saat ini cenderung mementingkan untuk menyelesaikan atau membahas produk legislasi yang berkaitan dengan kepentingan parpol mereka. Contohnya, kata Arie, pembahasan dana aspirasi.

"Bukannya mereka me-review budget, malah mereka ini minta budget," kata dia.

Selain itu, ia juga menyoroti, kemampuan anggota DPR dalam menghasilkan produk legislasi. Menurut dia, tidak sedikit hasil produk legislasi anggota DPR yang kini menunggu putusan Mahkamah Konstitusi, setelah sebelumnya ada yang mengajukan judicial review.

"Partai pun juga mulai sibuk bermanuver mengkritisi kinerja pemerintah dan mengaitkannya dengan reshuffle. Seakan-akan anggota DPR ini menunggu durian runtuh reshuffle," ujarnya.

Sebelumnya, DPR RI tidak mengesahkan satu pun undang-undang dalam program legislasi nasional pada masa sidang IV 2014-2015. Setelah berjalan selama sekitar satu setengah bulan, masa sidang IV akhirnya ditutup pada Selasa (7/7/2015), tanpa hasil legislasi.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon beralasan, masa sidang IV ini memang difokuskan pada pembahasan UU. Adapun pengesahan UU akan difokuskan pada masa sidang berikutnya.

"Targetnya dari penyusunan ke pembahasan, kami targetkan mulai intensif pada masa sidang V," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Selain itu, lanjut Fadli, pembahasan dan pengesahan UU bukan hanya dilakukan oleh DPR, melainkan juga oleh pemerintah. Menurut dia, sejauh ini baru tiga draf RUU yang diserahkan oleh pemerintah.