Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi III Tak Masalah Penyidik KPK Dibekali Senjata Api

Kompas.com - 07/07/2015, 19:19 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin menilai tak masalah jika penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibekali senjata api dalam beraktivitas. Aziz mengatakan, kepemilikan senjata api bagi penyidik KPK boleh asalkan memiliki izin.

"Kalau memang dirasa perlu memegang senjata, enggak ada masalah," kata Aziz di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2015).

Wacana penyidik KPK dipersenjatai muncul setelah penyidik Afief Yulian Miftach mendapatkan teror.

Meski demikian, Aziz tetap mendorong setiap penyidik KPK yang mendapatkan ancaman teror untuk melaporkannya ke kepolisian.

"Sebenarnya senjata secara legal boleh saja, namun yang menjaga keamanan masyarakat ada polisi, biarkan saja polisi," ujarnya.

Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, juga menyatakan sepakat jika penyidik KPK dipersenjatai. Hal itu diyakini dapat menangkal segala bentuk teror ketika mengusut kasus korupsi.

"Ada juga memang penyidik PNS yang dipersenjatai senjata api. Kalau itu memang dirasa kebutuhan para personel KPK, enggak masalah. DPR mendukung, tetapi Polri harus jadi pendukung utama," kata Arsul.

Menurut politisi Partai Persatuan Pembangunan ini, gagasan mempersenjatai penyidik KPK tidak akan membuat masalah baru. Sebab, sudah ada aturan yang menjadi payung hukumnya.

"Kita jangan berpikir negatif. Satpol PP saja sudah enggak ada penyalahgunaan lagi," ujar Arsul.

Senjata api untuk penyidik

Menyusul teror yang dialami salah seorang penyidiknya, Afief Yulian Miftach, Komisi Pemberantasan Korupsi akan membekali penyidiknya dengan senjata api lagi. Selama ini, meski melekat sebagai salah satu perlengkapan penyidik KPK, senjata api relatif tak pernah digunakan. Bahkan, senjata api yang dimiliki penyidik ataupun pegawai KPK sempat digudangkan dan izinnya kedaluwarsa.

"KPK punya senjata api. Waktu itu ada izin pemakaiannya yang kedaluwarsa dan sekarang sudah diurus kembali izinnya. Sebenarnya pada penyidik itu melekat senjata api. Namun, tetap ini harus ada izin," ujar Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK Johan Budi SP di Jakarta, seperti dikutip harian Kompas, Senin (6/7/2015).

Pada Minggu malam, ditemukan benda mirip bom di rumah Afief di Bekasi, Jawa Barat. Seminggu sebelumnya, ban mobil Afief ditusuk paku dan mobilnya disiram air keras di bagian depan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com