Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Susun Perencanaan Proyek, Pemerintah Berdayakan Ahli-ahli Indonesia

Kompas.com - 06/07/2015, 18:24 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan mengutamakan kemampuan rekayasa dalam negeri untuk menyusun perencanaan proyek pembangunan. Para ahli dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), serta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) akan dilibatkan.

"Dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan itu diutamakan menggunakan kemampuan rekayasa dalam negeri, khususnya BPPT dan LIPI, tadi kami laporkan misalnya pembangkit listrik dan galangan kapal dan pelabuhan sudah kami arahkan ke sana," kata Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo, seusai mengikuti rapat koordinasi di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (6/7/2015).

Rapat yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla ini dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljono, serta Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi M Nasir.

Menurut Indroyono, pemberdayaan ahli-ahli Indonesia dalam menyusun perencanaan proyek diharapkan bisa meningkatkan kandungan lokal. Namun, jika kegiatan rekayasa dilaksanakan pihak asing, maka kemungkinan besar barang dan jasa yang digunakan nantinya diadakan dari luar negeri.

"Jadi kalau kegiatan rekayasa itu dilaksanakan bukan oleh orang indonesia, nantinya procurement (pengadaan) barang dan jasa bisa dari luar semua, tapi kalau kegiatan engineering-nya dilakukan oleh orang indonesia sendiri nanti bisa memilih barang-barang apa yang sudah bisa dibuat di Indonesia," kata Indroyono.

Ia mencontohkan pembangunan pembangkit listrik 10.000 megawatt. Jika perencanaannya diserahkan kepada konsultan luar negeri, pemerintah khawatir komponen pembangkit listrik, seperti turbin, nantinya harus didatangkan dari luar negeri.

Pada rapat siang tadi, Wapres Jusuf Kalla mencontohkan pengalamannya ketika memimpin pembangunan bandara di Makassar dan Kualan Namu, Sumatera Utara. Menurut Wapres, semua kegiatan perencanaan dalam pembangunan bandara tersebut dilakukan ahli dalam negeri.

"Intinya kekuatan nasional yang ingin diangkat. Pak Wapres memberi pengalaman Beliau waktu membangun bandara di Makassar dan Kuala Namu Medan misalnya, semua perencanaannya buatan dalam negeri, kita mau coba lagi itu," ujar Indroyono.

Selanjutnya, pemerintah akan membuat daftar proyek mana saja yang perencanaannya bisa dikerjakan ahli dalam negeri berdasarkan blue book (rancangan proyek pendanaan khusus) yang disusun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan berdasarkan APBN 2016.

"Nanti dilihat mana-mana saja yang engineering study, feasibility study, dan detail design-nya bisa dibuat oleh ahli2 Indonesia," sambung Indroyono.

Ditargetkan, kegiatan perencanaan proyek baik di pusat maupun di daerah bisa dilaksanakan pada Oktober atau November mendatang. Dengan demikian, pembangunan proyek bisa berjalan mulai Januari 2016.

Juru Bicara Wapres Kalla menyampaikan bahwa Wapres berharap para ahli Indonesia bisa lebih siap menerima transfer ilmu dari investor asing jika sudah mulai membangun.

"Misalkan kita mau bikin shinkansen, orang Jepangnya lebih ahli trus kita siapa yang mengetahui di sini, siapa orangnya. Jadi bisa apple to apple, diskusinya bisa setara, ada yang imbangi di sini. Kalau mereka datang terus enggak ada yang imbangi kan enggak lucu itu," kata Husain.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Konflik Papua: Cinta Bertepuk Sebelah Tangan

Konflik Papua: Cinta Bertepuk Sebelah Tangan

Nasional
Para 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah serta Deretan Aset yang Disita

Para "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah serta Deretan Aset yang Disita

Nasional
Soal Kelas BPJS Dihapus, Menkes: Dulu 1 Kamar Isi 6-8 Orang, Sekarang 4

Soal Kelas BPJS Dihapus, Menkes: Dulu 1 Kamar Isi 6-8 Orang, Sekarang 4

Nasional
Babak Baru Kasus Vina Cirebon: Ciri-ciri 3 Buron Pembunuh Diungkap, Polri Turun Tangan

Babak Baru Kasus Vina Cirebon: Ciri-ciri 3 Buron Pembunuh Diungkap, Polri Turun Tangan

Nasional
Wacana Kabinet Gemuk: Kemunduran Reformasi Birokrasi?

Wacana Kabinet Gemuk: Kemunduran Reformasi Birokrasi?

Nasional
Gaya Pemerintahan Prabowo Diharap Tidak Satu Arah Seperti Orde Baru

Gaya Pemerintahan Prabowo Diharap Tidak Satu Arah Seperti Orde Baru

Nasional
Gaya Kepemimpinan Prabowo yang Asli

Gaya Kepemimpinan Prabowo yang Asli

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Anggap Pernyataan Prabowo Berbahaya | Ketua KPU Jelaskan Tudingan Gaya Hidup 'Jetset'

[POPULER NASIONAL] PDI-P Anggap Pernyataan Prabowo Berbahaya | Ketua KPU Jelaskan Tudingan Gaya Hidup "Jetset"

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, PKB Ingatkan 'Checks and Balances'

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, PKB Ingatkan "Checks and Balances"

Nasional
Prabowo Yakin Pemerintahannya Lanjutkan Proyek IKN dengan APBN

Prabowo Yakin Pemerintahannya Lanjutkan Proyek IKN dengan APBN

Nasional
Tanggal 20 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 20 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Pertanyakan KPK yang Belum Tahan Bupati Mimika Meski Kasasi Sudah Diputus

Pakar Pertanyakan KPK yang Belum Tahan Bupati Mimika Meski Kasasi Sudah Diputus

Nasional
5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

Nasional
Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Nasional
Mulai Rangkaian Rakernas dengan Nyalakan Api dari Mrapen, PDI-P: Semoga Kegelapan Demokrasi Bisa Teratasi

Mulai Rangkaian Rakernas dengan Nyalakan Api dari Mrapen, PDI-P: Semoga Kegelapan Demokrasi Bisa Teratasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com