Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menag Minta Masyarakat Arif jika Penetapan 1 Syawal Berbeda

Kompas.com - 06/07/2015, 13:14 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, penetapan 1 Syawal 1436 H berpotensi kembali berbeda. Namun, Lukman meminta agar perbedaan itu disikapi dengan tindakan saling menghargai.

"Tentu sebagai sebuah kemungkinan, kemungkinan ke arah sana terbuka. Walau demikian, bagaimanapun, kita harus menunggu sidang isbat," ujar Lukman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/7/2015).

Lukman mengaku tetap mengharapkan agar semua umat Islam di Indonesia bisa memiliki kesamaan pandangan dalam memasuki hari raya Idul Fitri. Namun, kalaupun ada perbedaan, Lukman meminta agar perbedaan itu disikapi dengan arif.

"Kita harus menyikapi dengan arif dan bijaksana karena tentu perbedaan masing-masing memiliki landasan penjelasan masing-masing," kata politisi Partai Persatuan Pembangunan itu.

Untuk menjaga keharmonisan dalam perbedaan itu, Lukman mengaku terus menjalin komunikasi dengan semua organisasi masyarakat hingga para ulama.

"Bagaimana kita menyamakan cara pandang kita," imbuh dia.

Penetapan Lebaran atau hari raya Idul Fitri 2015 berpotensi berbeda antara organisasi kemasyarakatan Islam yang satu dan yang lain ataupun dengan pemerintah. Hal itu disebabkan oleh perbedaan dalam penetapan tanggal 1 Syawal 1436 H yang merupakan hari raya Idul Fitri setelah berakhirnya bulan Ramadhan. (Baca: PBNU: Lebaran 2015 Berpotensi Berbeda)

Sekretaris Lajnah Falakiyah PBNU Nahari Muslih di Jakarta, Rabu (1/7/2015) malam, mengatakan, posisi hilal atau bulan sabit pada tanggal 29 Ramadhan saat diadakan rukyatulhilal (pengamatan terhadap bulan sabit muda) tahun ini sangat tipis sehingga kemungkinan tidak berhasil dilihat.

"Posisi hilal sangat tipis, hanya tiga derajat. Oleh karena itu, ada potensi berbeda. Sangat susah melakukan rukyatulhilal pada posisi seperti itu. Sementara itu, yang berpatokan pada hisab (hitungan) menetapkan standar berbeda-beda, seperti Muhammadiyah dan Persis," ujar Nahari Muslih seperti dikutip Antara.

Muhammadiyah telah memutuskan bahwa tanggal 1 Syawal 1436 H jatuh pada hari Jumat (17/7/2015). Dengan demikian, menurut Muhammadiyah, bulan Ramadhan tahun ini hanya 29 hari.

Sementara itu, NU, seperti biasanya, mendasarkan penetapan 1 Syawal pada rukyatulhilal. Meski hitungan 1 Syawal 1436 H di dalam penanggalan NU jatuh pada 17 Juli, tanggal itu tidak serta-merta ditetapkan sebagai hari raya Idul Fitri.

Tidak tertutup kemungkinan, NU menggenapkan Ramadhan menjadi 30 hari jika tim rukyat yang disebar di sejumlah daerah tidak berhasil melihat hilal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komplit 5 Unit, Pesawat Super Hercules Terakhir Pesanan Indonesia Tiba di Halim

Komplit 5 Unit, Pesawat Super Hercules Terakhir Pesanan Indonesia Tiba di Halim

Nasional
TNI Gelar Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang

TNI Gelar Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang

Nasional
Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

Nasional
Ketua DPP PDI-P Kaget Revisi UU Kementerian Negara Dibahas, Khawatir untuk Bagi-bagi Kekuasan

Ketua DPP PDI-P Kaget Revisi UU Kementerian Negara Dibahas, Khawatir untuk Bagi-bagi Kekuasan

Nasional
Anggota DPR-nya Minta KPU Legalkan Politik Uang, PDI-P: Itu Ungkapan Kejengkelan

Anggota DPR-nya Minta KPU Legalkan Politik Uang, PDI-P: Itu Ungkapan Kejengkelan

Nasional
Meski Urus 'Stunting', BKKBN Belum Dilibatkan dalam Program Makan Siang Gratis Prabowo

Meski Urus "Stunting", BKKBN Belum Dilibatkan dalam Program Makan Siang Gratis Prabowo

Nasional
Rakernas PDI-P Bakal Bahas Tiga Topik, Termasuk Posisi Politik terhadap Pemerintahan Prabowo

Rakernas PDI-P Bakal Bahas Tiga Topik, Termasuk Posisi Politik terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Sejumlah Kader PDI-P yang Potensial Diusung dalam Pilkada Jakarta: Ahok, Djarot hingga Andika Perkasa

Sejumlah Kader PDI-P yang Potensial Diusung dalam Pilkada Jakarta: Ahok, Djarot hingga Andika Perkasa

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Umrah Indonesia di Arab Saudi Segera Pulang Agar Tak Dideportasi

Kemenag Ingatkan Jemaah Umrah Indonesia di Arab Saudi Segera Pulang Agar Tak Dideportasi

Nasional
Bareskrim Segera Kirim Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang ke Kejaksaan

Bareskrim Segera Kirim Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang ke Kejaksaan

Nasional
Hapus Kelas BPJS, Menkes: Yang Kaya, yang Miskin, Semua Terlayani

Hapus Kelas BPJS, Menkes: Yang Kaya, yang Miskin, Semua Terlayani

Nasional
26.477 Jemaah Haji Indonesia Sudah Berada di Madinah

26.477 Jemaah Haji Indonesia Sudah Berada di Madinah

Nasional
Kejagung Sita Rumah Mewah di Summarecon Serpong terkait Kasus Korupsi Timah

Kejagung Sita Rumah Mewah di Summarecon Serpong terkait Kasus Korupsi Timah

Nasional
Pimpinan Komisi X DPR Setuju 'Study Tour' Dilarang: Kalau ke Tempat Wisata, Itu Namanya 'Healing'

Pimpinan Komisi X DPR Setuju "Study Tour" Dilarang: Kalau ke Tempat Wisata, Itu Namanya "Healing"

Nasional
Ikrar Nusa Bhakti Sebut Pemerintahan Prabowo-Gibran Bakal Sibuk jika DPA Dihidupkan Lagi karena...

Ikrar Nusa Bhakti Sebut Pemerintahan Prabowo-Gibran Bakal Sibuk jika DPA Dihidupkan Lagi karena...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com