Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Demokrat Minta Jokowi Tak Malu Jalankan Saran SBY

Kompas.com - 06/07/2015, 12:53 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua DPP Bidang Keuangan Partai Demokrat Marwan Cik Asan meminta Presiden Joko Widodo tak ragu untuk menjalankan saran Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengenai kondisi perekonomian saat ini.

Pada Rapat Pimpinan Nasional I Demokrat, Minggu (6/7/2015), SBY meminta Presiden Jokowi menjelaskan kepada publik, sekaligus mengeluarkan kebijakan terkait kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Sikap Jokowi itu diyakini akan memengaruhi optimisme pasar. (Baca: SBY Anggap Jokowi Perlu Jelaskan soal Kondisi Ekonomi Indonesia)

"Saya rasa baik sebagai mantan Presiden memberikan masukan kepada pemerintah. Tentunya demi kebaikan rakyat dan bangsa, Presiden Jokowi tidak perlu malu-malu dan ragu. Apalagi trik-trik menghadapi kesulitan ekonomi pernah dijalankan Pak SBY selama memimpin pemerintahan," kata Marwan di Jakarta, Senin.

Wakil Ketua Komisi XI ini menilai, selama ini SBY selalu memberikan saran-saran dan masukan konstruktif untuk pemerintah dan bangsa. Saran itu pun diberikan dengan cara-cara yang elok.

"Beliau tidak pernah terjebak menjadi sosok yang menghakimi, nyinyir, apalagi menghina. Jadi, sarannya pantas didengar, termasuk dalam masalah ekonomi saat ini," ucap Marwan.

Marwan sependapat dengan SBY bahwa saat ini ekonomi Indonesia masih terseok dan dibayangi kelesuan. Karena itu, perlu tips dan trik bagi Jokowi dalam rangka membawa bangsa ini keluar dari kelesuan perekonomian.

"Sarannya sudah sangat jelas. Beliau berbicara berdasar pengalaman dan sebagai seorang yang visioner. Arah kebijakan ekonomi pemerintah memang harus disampaikan oleh pihak yang paling pantas menyampaikannya, ya Presiden. Dengan cara itulah, semua stakeholder terkait akan memahami dan meyakini arah kebijakan Presiden dalam mengatasi kesulitan ekonomi saat ini," ucap Marwan.

"Rupiah lemah, harga komoditas rendah, tetapi kebutuhan pokok melambung. Ramadhan, dan jelang Lebaran seperti sekarang, kesulitannya makin terasa oleh rakyat. Pemerintah harus segera bertindak konkret, strategis, dan benar," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com