Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pendaftar Capim KPK Tembus 500 Orang

Kompas.com - 01/07/2015, 11:14 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendaftar calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menembus angka 500 orang. Waktu pendaftaran calon pimpinan KPK akan ditutup pada pukul 12.00 WIB, Jumat (3/7/2015).

"Status hari ini total pendaftar adalah 510," kata anggota sekaligus juru bicara Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK, Betti Alisjahbana, melalui pesan singkat, Rabu (1/7/2015).

Meski demikian, Betti belum dapat memberikan informasi lebih lanjut. Alasannya karena perlu dilakukan verifikasi terhadap berkas para pendaftar. Jika merujuk data hari Selasa (30/6/2015), ada 42 perempuan dari total jumlah pendaftar. Sebanyak 217 pendaftar dinyatakan telah melengkapi dokumen pendaftaran, 64 hampir lengkap, dan sisanya diberi waktu sampai hari terakhir pendaftaran untuk melengkapi dokumen tersebut.

Secara keseluruhan, pendaftar terbanyak berprofesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS), dosen, dan advokat. Ada juga pendaftar dari latar belakang lainnya, seperti pegawai swasta, anggota dan purnawirawan TNI/Polri, jaksa, wartawan, dan dari internal KPK.

Ketua Pansel KPK Destry Damayanti mengatakan, dari para pendaftar itu diduga banyak yang hanya mencari peruntungan lantaran tak memiliki kompetensi yang cukup. Maka dari itu, Destry mengatakan Pansel KPK akan menentukan sejumlah kriteria dasar untuk menyeleksi pendaftar yang berminat menjadi capim KPK.

Misalnya, pansel akan melihat ruang lingkup perusahaan tempat bekerja, area kerja, hingga kelengkapan administrasi. (Baca: Pansel: Pendaftar Calon Pimpinan KPK Banyak yang "Job Seeker")

"Banyak. Nanti kami bisa lihat dari administrasi dan CV-nya cocok apa enggak. Jadi kamuflase segala macam enggak apa-apa, ada orang yang bilang itu jobseeker, enggak apa-apa," ucap Destry.

Setelah waktu pendaftaran ditutup, Pansel KPK akan memverifikasi data para pendaftar. Nama pendaftar yang lolos seleksi administrasi akan diumumkan pada Sabtu (4/7/2015), melalui media massa dan laman www.setneg.go.id.

Masyarakat diberi kesempatan untuk menanggapi nama pendaftar yang lolos seleksi administrasi mulai 4 Juli hingga 3 Agustus 2015. Pansel memberikan wadah khusus untuk menampung respons masyarakat melalui laman www.setneg.go.id.

"Agar dapat ditindaklanjuti, tanggapan positif, netral, negatif, hendaknya disertai dengan informasi atau data pendukung," ucap Betti.

Setelah itu, para calon pimpinan KPK diwajibkan membuat makalah tentang diri pendaftar dan kompetensi yang dilakukan pada 8 Juli. Hasil tes pembuatan makalah itu akan diumumkan pada 15 Juli.

Pansel akan melakukan asessment kepada para pendaftar pada 27-28 Juli. Pengumuman daftar pendek calon pimpinan KPK akan disampaikan pada 12 Agustus. Tes kesehatan dilakukan pada 18 Agustus. Wawancara 24-27 Agustus. Dan laporan akan disampaikan pansel kepada Presiden Joko Widodo pada 31 Agustus 2015.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MPR RI Pastikan Amendemen UUD 1945 Tidak Bisa Dilakukan Periode Ini

MPR RI Pastikan Amendemen UUD 1945 Tidak Bisa Dilakukan Periode Ini

Nasional
Pegawai Kemenkominfo yang Kedapatan Main Judi Online Terancam Dipecat

Pegawai Kemenkominfo yang Kedapatan Main Judi Online Terancam Dipecat

Nasional
Menkominfo, Kepala BSSN dan Sejumlan Menteri Lain Dipanggil Jokowi, Bahas Peretasan PDN

Menkominfo, Kepala BSSN dan Sejumlan Menteri Lain Dipanggil Jokowi, Bahas Peretasan PDN

Nasional
Menkominfo dan BSSN Beda Suara soal Pengungkapan Peretas PDN

Menkominfo dan BSSN Beda Suara soal Pengungkapan Peretas PDN

Nasional
Menkominfo Sebut Banyak Instansi Tak 'Back Up' Data PDN Sebab Anggaran

Menkominfo Sebut Banyak Instansi Tak "Back Up" Data PDN Sebab Anggaran

Nasional
PAN Bantah Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Maju Pilkada Jakarta

PAN Bantah Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Maju Pilkada Jakarta

Nasional
Komisi I DPR Desak Pemerintah Cari Pelaku Peretasan PDN

Komisi I DPR Desak Pemerintah Cari Pelaku Peretasan PDN

Nasional
Wakil Ketua MPR Sebut Prabowo Akan Dilantik sebagai Presiden di Jakarta, Bukan IKN

Wakil Ketua MPR Sebut Prabowo Akan Dilantik sebagai Presiden di Jakarta, Bukan IKN

Nasional
Kerentanan Pertahanan dan Keamanan Siber Nasional yang Tak Dibenahi

Kerentanan Pertahanan dan Keamanan Siber Nasional yang Tak Dibenahi

Nasional
Jokowi Akan Hadiri Sidang Tahunan MPR RI 16 Agustus 2024 di Senayan

Jokowi Akan Hadiri Sidang Tahunan MPR RI 16 Agustus 2024 di Senayan

Nasional
Prabowo Akan Upacara HUT ke-79 RI di IKN Bareng Jokowi

Prabowo Akan Upacara HUT ke-79 RI di IKN Bareng Jokowi

Nasional
Bertemu Jokowi, Pimpinan MPR Laporkan Rencana Amendemen 1945

Bertemu Jokowi, Pimpinan MPR Laporkan Rencana Amendemen 1945

Nasional
Kemkominfo Minta Pelaku Usaha Lapor Jika Terdampak Pemutusan Internet ke Kamboja dan Filipina

Kemkominfo Minta Pelaku Usaha Lapor Jika Terdampak Pemutusan Internet ke Kamboja dan Filipina

Nasional
Bertemu Pimpinan MPR, Jokowi Minta Sidang Tahunan MPR 2024 Digelar Seperti Biasa

Bertemu Pimpinan MPR, Jokowi Minta Sidang Tahunan MPR 2024 Digelar Seperti Biasa

Nasional
Menkominfo: Target Pemulihan Penuh Layanan PDNS Pertengahan Agustus 2024

Menkominfo: Target Pemulihan Penuh Layanan PDNS Pertengahan Agustus 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com