Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Cilacap, Jokowi Juga Tinjau Pasar dan Memantau Kapal Nelayan

Kompas.com - 30/06/2015, 10:48 WIB

CILACAP, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan beroperasinya secara penuh BPJS Ketenagakerjaan di Kawasan Wisata Teluk Penyu, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, Selasa (30/6/2015). Pada kesempatan itu, Presiden dan Ibu Negara Iriana Jokowi hadir di Teluk Penyu, Cilacap, Selasa sekitar pukul 09.55 WIB.

Acara dilanjutkan dengan penyerahan bantuan 2.500 alat tangkap ramah lingkungan oleh Dirut BPJS Ketenagakerjaan kepada 40 kelompok nelayan, kemudian dilanjutkan dengan penyerahan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan kepada 10 perwakilan nelayan.

Presiden juga menyempatkan diri meninjau sejumlah kapal dan peralatan nelayan di Teluk Penyu.

Selanjutnya, Presiden dan rombongan menuju Pasar Manis Kelurahan Kedung Wuluh, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas. Dalam kesempatan ini, Presiden disambut Menteri Perdagangan Rachmat Gobel dan Bupati Banyumas Achmad Husein.

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri pada kesempatan itu meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk menyosialisasikan BPJS Ketenagakerjaan, baik kepada pekerja formal maupun informal.

"Terutama terkait manfaat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sehingga mereka bisa mengerti arti pentingnya jaminan sosial bagi perlindungan sosial dan peningkatan ketenagakerjaan mereka," kata Hanif.

Ia juga menekankan pentingnya bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalin kerja sama dengan dunia usaha, pusat, kementerian, lembaga, pemda, sehingga angkatan kerja di Indonesia yang berjumlah 129 juta bisa terpenuhi haknya melalui skema sosial BPJS Ketenagakerjaan.

"Kalau ditanya langsung orang bisa saja keberatan bayar iuran karena tidak mengerti konteksnya. Tapi, prinsipnya mereka harus diberi penjelasan mengenai manfaatnya dulu seperti apa," ujarnya.

Misalnya, ada jaminan kecelakaan kerja, yang memberikan santunan pengobatan hingga sembuh dan bisa bekerja kembali atau return to work sebagai manfaat tambahan BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan, jika peserta BPJS Ketenagakerjaan meninggal dunia, anaknya bisa memperoleh beasiswa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com