Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pernyataan Tjahjo Dianggap Upaya PDI-P Tekan Jokowi untuk "Reshuffle" Kabinet

Kompas.com - 29/06/2015, 21:30 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo diminta tidak terpengaruh dengan desas-desus hingga tekanan politik terkait perombakan kabinet. Hal itu disampaikan pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti, kepada Kompas.com, Senin (29/6/2015).

Ia menanggapi pernyataan Menteri Dalam Negeri yang juga kader PDI-P, Tjahjo Kumolo, bahwa ada menteri di kabinet kerja yang menjelek-jelekkan Jokowi. Menurut Ikrar, dengan menyebarkan berita tersebut, PDI-P sedang mencoba menekan Presiden agar melakukan reshuffle terhadap menteri tertentu.

"Presiden tidak boleh terpengaruh," ujar Ikrar.

Ia menekankan, Jokowi harus tetap berpegang pada hasil kinerja setiap menteri.

"Dasar dari reshuffle itu adalah kinerja, bukan isu politik yang disebarkan dan di-blow up begitu besar. Penyebaran isu itu hanya bagian dari intrik," kata Ikrar.

Terlebih lagi, lanjut Ikrar, hak untuk mencopot dan mengangkat menteri sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden. Jika kinerja pemerintahan dan kabinet memburuk, maka presiden yang paling bertanggung jawab. Sebaliknya, jika kinerja pemerintahan positif, maka presiden yang paling layak mendapatkan apresiasi.

"Biarlah Presiden menilai sendiri. Pasti Presiden sudah ada-lah laporan (mengenai) menteri yang negatif dan positif," katanya.

Mengecilkan Jokowi

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri yang juga politisi PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, mengungkapkan, ada menteri yang mengecilkan Presiden dan tidak berterima kasih telah diberikan jabatan.

"(Ada) orang yang suka mengecilkan Presidennya dari belakang layar, tidak berterima kasih sudah diberi jabatan sebagai pembantu raja (Presiden)," kata Tjahjo, melalui pesan singkat, seperti dikutip Antara, Minggu (28/6/2015) malam.

Politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, mengaku mengetahui sosok menteri yang kerap menjelek-jelekkan Presiden. Namun, dia enggan mengungkapkan identitas menteri tersebut.

"Baru satu yang aku dengar. Bukan dari PDI-P, bukan dari partai-partai pendukung. Latar belakangnya profesional independen, tetapi sebenarnya bukan juga. Sektor di bawah koordinasi perekonomian. Perempuan," kata Masinton saat dihubungi, Senin.

Masinton mengatakan, menteri tersebut meragukan kepemimpinan dan kebijakan Jokowi. Masinton menduga, menteri itu takut dicopot oleh Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com