Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cegah Korupsi, Bareskrim Dilibatkan dalam Pembangunan Pembangkit Listrik

Kompas.com - 25/06/2015, 17:11 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo memutuskan untuk melibatkan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dalam proyek pembangunan 35.000 MW pembangkit listrik. Bareskrim pun akan terlibat dalam pengawasan, dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan untuk mencegah potensi korupsi.

"Kami ikut mengamankan proses pembangunan itu sendiri. Jadi, pengadaannya dari awal jangan sampai nanti dalam proses itu belakangan ada masalah atau ada langkah-langkah yang menghambat pembangunan itu sendiri," ujar Kabareskrim Komjen Budi Waseso seusai rapat terbatas soal pembangunan pembangkit listrik di Istana Kepresidenan, Kamis (25/6/2015).

Budi mengungkapkan, kepolisian masuk dari tahap perencanaan. Dalam hal pengawasan itu, kepolisian juga akan berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tahap pengadaan barang dan jasa hingga pengerjaan.

Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengungkapkan, polisi akhirnya dilibatkan dalam pembangunan pembangkit listrik karena ada berbagai kesulitan yang diatasi pemerintah.

"Ada kesulitan pembebasan lahan, perizinan, IMB, izin lingkungan, amdal. Nah, itu minta semua dipercepat," ujar Sofyan.

Dia melanjutkan, untuk tahun ini, akan dibangun 10.000 MW pembangkit listrik dengan nilai Rp 150 triliun. Pembangunan itu ditandai dengan penandatanganan power purchased agreement (PPA) pada akhir tahun dan ditargetkan selesai dibangun tiga tahun mendatang.

Kapasitas pembangkit listrik yang sama juga akan dibangun mulai tahun depan dan ditargetkan selesai pada tahun 2019. Semua pembangkit listrik ini akan disebar di seluruh pulau dengan rincian Pulau Sumatera 1.158 MW, Jawa-Bali 5.000 MW, Kalimantan 700 MW, Sulawesi 2.560 MW, dan Maluku-Papua 500 MW.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Satgas Judi "Online" Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Nasional
Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi 'Online'

Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi "Online"

Nasional
Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi 'Online'

Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi "Online"

Nasional
Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Nasional
Muhadjir Usul Sanksi Pelaku Judi 'Online' Sebaiknya Diperberat

Muhadjir Usul Sanksi Pelaku Judi "Online" Sebaiknya Diperberat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com