Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Sutiyoso, Tidak Seru Jika Tak Ada yang Tolak Dirinya Jadi Kepala BIN

Kompas.com - 20/06/2015, 20:19 WIB
Alsadad Rudi

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Calon Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso menanggapi santai penolakan dari berbagai pihak terhadapnya untuk memimpin BIN. Ia mengaku tak mempermasalahkan penolakan itu.

"Ya, kalau enggak ada yang nolak enggak seru dong," ujar Sutiyoso usai menghadiri acara buka puasa bersama di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Sabtu (20/6/2015).

Setelah menjadi calon kepala BIN, mantan Pangdam Jaya ini mengaku sudah menyerahkan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) kepada KPK. Ia juga tengah menyiapkan kader pengganti untuk mengisi posisi Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang akan segera dilepaskannya.

Di luar itu, ia mengaku tidak punya persiapan khusus untuk menghadapi uji kepatutan dan kelayakan di DPR. (Baca: Jokowi Pilih Sutiyoso sebagai Calon Kepala BIN, Ini Alasannya)

"Persiapannya cuma tidur yang banyak," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, pekan depan DPR akan membahas jadwal fit and proper test terhadap Sutiyoso. Namun, ia belum dapat memastikan kapan akan melakukan pemanggilan. (baca: Korban 27 Juli: Kalau Megawati Maafkan Sutiyoso, Masa Anak Buahnya Melawan)

"Minggu depan pimpinan DPR rapat pimpinan. Nanti kita serahkan ke paripurna, lalu ke Bamus, dan ke Komisi 1. Ini kita sedang bahas sambil tentunya mendengarkan beberapa masukan-masukan," ujar politisi Partai Golkar ini.

Berbagai pihak mengkritik keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Sutiyoso sebagai calon Kepala BIN. Salah satu masalah yang dikaitkan, yakni soal penyerangan Kantor DPP PDI pada 27 Juli 1996.

Politisi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin, akan mengklarifikasi kasus penyerangan itu dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR nantinya. Menurut dia, Sutiyoso harus mengklarifikasi langsung apakah dia terlibat atau tidak dalam peristiwa yang dikenal dengan "Kudatuli" tersebut. (baca: Hasanuddin: Setahu Saya Sutiyoso yang Serbu Kantor PDI-P)

"Saya juga akan mengingatkan agar sistem-sistem seperti yang dilakukan pada saat Kudatuli itu tidak digunakan lagi," kata Hasanuddin saat dihubungi, Jumat (12/6/2015).

Lembaga pemantau hak asasi manusia, Imparsial menyebut Sutiyoso sebagai salah satu tokoh militer yang diduga memiliki beban masa lalu terkait pelanggaran hak asasi manusia. (baca: Imparsial: Sutiyoso Miliki Rekam Jejak Orde Baru)

"Sutiyoso memiliki track record (rekam jejak) Orde Baru. Dia pimpinan Kopassus dan intelijen pada masa Orde Baru yang kental dengan tindakan represif ala kepemimpinan Soeharto," ujar Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti dalam konferensi pers di Kantor Imparsial, Jakarta, Kamis (11/6/2015).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com