JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso menanggapi santai penolakan dari berbagai pihak terhadapnya untuk memimpin BIN. Ia mengaku tak mempermasalahkan penolakan itu.
"Ya, kalau enggak ada yang nolak enggak seru dong," ujar Sutiyoso usai menghadiri acara buka puasa bersama di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Sabtu (20/6/2015).
Setelah menjadi calon kepala BIN, mantan Pangdam Jaya ini mengaku sudah menyerahkan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) kepada KPK. Ia juga tengah menyiapkan kader pengganti untuk mengisi posisi Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang akan segera dilepaskannya.
Di luar itu, ia mengaku tidak punya persiapan khusus untuk menghadapi uji kepatutan dan kelayakan di DPR. (Baca: Jokowi Pilih Sutiyoso sebagai Calon Kepala BIN, Ini Alasannya)
"Persiapannya cuma tidur yang banyak," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, pekan depan DPR akan membahas jadwal fit and proper test terhadap Sutiyoso. Namun, ia belum dapat memastikan kapan akan melakukan pemanggilan. (baca: Korban 27 Juli: Kalau Megawati Maafkan Sutiyoso, Masa Anak Buahnya Melawan)
"Minggu depan pimpinan DPR rapat pimpinan. Nanti kita serahkan ke paripurna, lalu ke Bamus, dan ke Komisi 1. Ini kita sedang bahas sambil tentunya mendengarkan beberapa masukan-masukan," ujar politisi Partai Golkar ini.
Berbagai pihak mengkritik keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Sutiyoso sebagai calon Kepala BIN. Salah satu masalah yang dikaitkan, yakni soal penyerangan Kantor DPP PDI pada 27 Juli 1996.
Politisi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin, akan mengklarifikasi kasus penyerangan itu dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR nantinya. Menurut dia, Sutiyoso harus mengklarifikasi langsung apakah dia terlibat atau tidak dalam peristiwa yang dikenal dengan "Kudatuli" tersebut. (baca: Hasanuddin: Setahu Saya Sutiyoso yang Serbu Kantor PDI-P)
"Saya juga akan mengingatkan agar sistem-sistem seperti yang dilakukan pada saat Kudatuli itu tidak digunakan lagi," kata Hasanuddin saat dihubungi, Jumat (12/6/2015).
Lembaga pemantau hak asasi manusia, Imparsial menyebut Sutiyoso sebagai salah satu tokoh militer yang diduga memiliki beban masa lalu terkait pelanggaran hak asasi manusia. (baca: Imparsial: Sutiyoso Miliki Rekam Jejak Orde Baru)
"Sutiyoso memiliki track record (rekam jejak) Orde Baru. Dia pimpinan Kopassus dan intelijen pada masa Orde Baru yang kental dengan tindakan represif ala kepemimpinan Soeharto," ujar Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti dalam konferensi pers di Kantor Imparsial, Jakarta, Kamis (11/6/2015).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.