Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Sinyal 'Reshuffle' Semakin Kuat"

Kompas.com - 20/06/2015, 12:26 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Populi Center Nico Harjanto menilai sinyal reshuffle atau perombakan kabinet semakin kuat. Kemungkinan ini diperkuat dengan langkah Presiden Joko Widodo yang meminta realisasi program serta rencana program ke depan para menteri.

"Saya kira arahnya ke sana (reshuffle) semakin terang benderang seperti sinyal atau pun perintah Jokowi untuk menteri-menterinya kirim sub evaluasi dua halaman," kata Nico dalam diskusi SmartFm, Sabtu (20/6/2015).

Menurut dia, menteri-menteri di bawah Jokowi sebenarnya lebih mudah dalam menjalankan tugasnya. Mereka sebenarnya tidak perlu lagi membuat program besar karena Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla telah membuat kerangka besar program kerja mereka dalam Nawa Cita.

Oleh karena itu, para menteri yang ada saat ini tinggal membuat rencana pelaksanaan program Presiden dan wapres.

"Mereka pelaksana program Presiden, tidak perlu pikirkan lagi konsep besar dari awal dan hanya tinggal eksekusi pelaksanaannya. Misalnya jalan tol pembangunannya sudah berapa persen, dwell time berapa persen, tol laut, kemaritiman, banyak janji-janji yang harus diwujudkan," kata Nico.

Ia juga menilai perombakan kabinet merupakan suatu kebutuhan mengingat banyak program yang belum terealisasi penuh hingga saat ini. Belum lagi ketidakstabilan ekonomi yang terjadi saat ini.

Entah sebelum atau setelah Lebaran, Nico yakin Jokowi akan merombak kabinetnya. "Menteri sudah disuruh kirimkan hasil evaluasi, program yang dikerjakan enam bulan ke depan, kantor staf presiden sudah bagus mengelola datanya, anggarannya berapa, seberapa cepat programnya, sampai sekarang juga masih ada menteri yang belum beres dalam mengisi aselonnya," sambung Nico.

Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Berly Martawardaya menilai ada tiga menteri terancam diganti. Mereka adalah Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Menurut Berly, kinerja tiga orang ini kurang dari target.

"Perindustrian konstruksi tahun lalu 1 persen, sekarang 0,85. Pertanian dari 0,7 jadi, 0,5 persen, perdagangan yang juga tidak begitu tepat (posisinya), 0,8 jadi 0,5. Itu paling jauh, perdagangan domestik ini drop-nya paling jauh, kalau perlu diganti," ucap Berly.

Menurut Berly, belum muncul play maker di bidang perekonomian yang bisa memimpin selama lima tahun ke depan. Padahal program yang disusun tim ekonomi Jokowi-Kalla sudah tepat. Tokoh-tokoh yang ditunjuk Jokowi pun dinilainya sebagai tokoh-tokoh hebat dalam bidang perekonomian.

"Play maker ekonominya belum kelihatan padahal punya pemain dan kebijakan yang baik dan kebijakan sudah on the right track, pinjamannya cepat, konsumsi pembebasan PPN barang elektronik, kemudian investasi ke luar juga semangat tetapi belum ada yang menyajikan itu dengan baik. Misalnya saat kita punya masalah investasi dan ekspor, mungkin khususnya kita harus apresiasi SBY, kalau ada masalah besar, jelas yang merespon Menko Ekonomi atau Stafsus Ekonomi," tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com