Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ajak Dubes Inggris Shalat Jumat di Istana

Kompas.com - 19/06/2015, 14:25 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Presiden Joko Widodo mengajak Duta Besar Inggris untuk Republik Indonesia, Moazzam Malik, menunaikan ibadah shalat Jumat di Masjid Baiturrahman yang terletak di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/6/2015).

Keduanya shalat jumat bersama setelah sebelumnya terlibat pembicaraan mengenai upaya meningkatkan hubungan antara Indonesia-Inggris.

"Sebenarnya saya baru shalat dengan Bapak Presiden, kami Jumatan bersama. Ini pertama hari Jumat di bulan puasa, jadi Presiden mengundang saya bersembahyang bersama," kata Moazzam.

Ia mengungkapkan, pembicaraan dengan Presiden Jokowi membahas rencana kunjungan perwakilan kedua negara ke Inggris dan Indonesia. Disinggung juga ide-ide untuk mempererat hubungan kedua negara.

Lebih khusus, ada keinginan untuk peningkatan kerja sama dalam bidang ekonomi, investasi, pendidikan dan maritim.

Moazzam mengungkapkan, isu pendidikan diperbincangkan karena Inggris memiliki 4 universitas terbaik dari 10 universitas terbaik di dunia. Bahkan, 20 universitas terbaik berada di Inggris dari 100 universitas terbaik di dunia.

"Jadi kami berdiskusi bagaimana Inggris bisa mendukung rencana Bapak Presiden untuk pembangunan Indonesia," ujarnya.

Mengenai investasi, ada pembahasan rencana kerja sama di bidang pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, ada juga ketertarikan Indonesia untuk mempelajari manajemen penerbangan di Inggris untuk diterapkan di Bandara Soekarno-Hatta.

"Menurut kajian kami, masa depan perekonomian Asia dan dunia tergantung Indonesia yang berhasil juga. Kami harap bisa mempererat hubungan kedua negara di berbagai bidang," tutur Moazzam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com