Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu PP Muhammadiyah, Presiden Ceritakan Beratnya Ancaman Mafia

Kompas.com - 16/06/2015, 20:24 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Dalam pertemuan dengan pimpinan Pengurus Pusat Muhammadiyah di Istana Merdeka, Selasa (16/6/2015) sore, Presiden Joko Widodo menceritakan bagaimana sulitnya menghadapi mafia di berbagai sektor.

"Beliau menjelaskan betapa berat tantangan, bahkan ancaman kepada negara kita pada pemerintah sekarang, yaitu dengan masih bercokolnya mafia-mafia, mafia narkoba, mafia migas, energi, mafia ikan, beras, pangan, dan sebagainya," ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin seusai pertemuan.

Menanggapi itu, Din menjelaskan bahwa sejak lama Muhammadiyah menyatakan komitmen memerangi mafia. Bagi Muhammadiyah, mafia telah merusak sendi-sendi kehidupan bernegara. Maka dari itu, Muhammadiyah mendukung sikap Jokowi untuk memerangi mafia.

"Maka, lewat kesempatan ini, wahai para mafia jangan main-main karena ini akan menjadi sebuah gerakan rakyat, gerakan masyarakat madani bersama pemerintah karena Anda semua yang telah merusak kehidupan rakyat, yang telah menghalangi adanya kemakmuran," kata  Din.

Din juga menyampaikan bahwa kunjungannya kali ini untuk mengundang Presiden Jokowi membuka Muktamar ke-47 Muhammadiyah dan Muktamar ke-47 Aisyiyah pada 3-7 Agustus 2015 di Makassar, Sulawesi Selatan. Presiden menyatakan kesiapannya untuk hadir pada acara itu.

Jokowi pernah menyampaikan persoalan mafia ini saat menerima perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa dari berbagai universitas pada 18 Mei lalu. Ketika itu, mahasiswa meminta Jokowi untuk tidak mengeluh karena Jokowi bisa mengambil langkah cepat dan taktis. (Baca: "Presiden Mengeluh, Tidak Ada Satu Pun Bidang yang Tidak Ada Mafianya")

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com