Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sutrisno Bachir: PAN Dukung Jokowi-JK, tetapi Tak Harus di Kabinet

Kompas.com - 10/06/2015, 19:05 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional (PAN) Sutrisno Bachir mengatakan, mendukung pemerintahan tidak harus dari dalam kabinet, tetapi bisa juga dilakukan dari luar pemerintahan.

"PAN itu resminya kan di KMP dan tidak mendukung Jokowi, tetapi saya sudah bicara dengan Ketum dan menegaskan bahwa posisi PAN mendukung Jokowi-JK untuk lima tahun ke depan. Tetapi, istilah mendukung tak mesti berada di dalam kebinet, dukungan ini bisa dilakukan dengan berada di luar pemerintahan," kata Bachir dalam diskusi "Mencegah Kemiskinan di Tengah Kemakmuran" di Jakarta, Rabu (10/6/2015).

Terkait dengan termasuk intensnya dia menemui Presiden Joko Widodo di Istana, Bachir mengatakan, dirinya hanya menemui sebagai sahabat dan untuk membicarakan persoalan kebangsaan. Dia mengaku tidak ada kaitannya dengan peluang kader PAN masuk Kabinet Kerja.

"Oh, enggak. Saya datang atas kemauan pribadi, bukan atas nama PAN dan sebagai sahabat saja dengan Pak Jokowi," kata Bachir.

Ketika ditanya bagaimana jika Presiden Joko Widodo berniat untuk menunjuk kader PAN sebagai menteri dalam Kabinet Kerja, Bachir mengatakan, hal tersebut keputusan sepenuhnya berada dalam keputusan partai.

"Sepenuhnya hal tersebut berada di tangan partai, terutama Ketua Umum Zulkifli Hasan," kata dia.

Meski demikian, kata Bachir, jika ada kader PAN yang ditunjuk menjadi menteri maka hal itu atas kemauan pribadi bukan karena dorongan partai. Selain itu, kader tersebut harus melepaskan jabatannya dalam tubuh partai.

"Kalau bicara mengenai PAN masuk kabinet, itu harus dari suara ketum. Tapi, bukan sebagai perwakilan PAN, namun dari kader itu pribadi, dan kader itu juga harus lepas jabatan dari partai," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengaku, partainya tetap berada di luar pemerintahan. Namun, jika salah satu kadernya ditawari jabatan menteri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), pihaknya tak akan menolak.

"Ya, boleh saja. Tetapi, kita kan di luar pemerintahan, namun itu boleh saja," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem 'Back Up' Data Cepat

Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem "Back Up" Data Cepat

Nasional
Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Nasional
4 Bandar Judi 'Online' Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

4 Bandar Judi "Online" Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

Nasional
Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Nasional
Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Nasional
Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk 'Back Up' Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk "Back Up" Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Nasional
Disebut Tamak, SYL Klaim Selalu Minta Anak Buah Ikuti Aturan

Disebut Tamak, SYL Klaim Selalu Minta Anak Buah Ikuti Aturan

Nasional
Bantah Hasto Menghilang Usai Diperiksa KPK, Adian Pastikan Masih Berada di Jakarta

Bantah Hasto Menghilang Usai Diperiksa KPK, Adian Pastikan Masih Berada di Jakarta

Nasional
Dirjen Imigrasi Enggan Salahkan Siapapun Soal Peretasan: Sesama Bus Kota Enggak Boleh Saling Menyalip

Dirjen Imigrasi Enggan Salahkan Siapapun Soal Peretasan: Sesama Bus Kota Enggak Boleh Saling Menyalip

Nasional
Adian Sebut PDI-P Siap jika Jokowi 'Cawe-cawe' di Pilkada 2024

Adian Sebut PDI-P Siap jika Jokowi "Cawe-cawe" di Pilkada 2024

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Kembalikan Uang Rp 600 Juta

KPK Sebut Keluarga SYL Kembalikan Uang Rp 600 Juta

Nasional
Dituntut 12 Tahun Bui, SYL Sebut KPK Tak Pertimbangkan Kontribusinya di Masa Krisis

Dituntut 12 Tahun Bui, SYL Sebut KPK Tak Pertimbangkan Kontribusinya di Masa Krisis

Nasional
Pastikan Upacara HUT RI Ke-79 di IKN Aman, BNPT Gelar Asesmen di Beberapa Titik Vital

Pastikan Upacara HUT RI Ke-79 di IKN Aman, BNPT Gelar Asesmen di Beberapa Titik Vital

Nasional
KPK Cecar Said Amin soal Sumber Uang Pembelian 72 Mobil dan 32 Motor Eks Bupati Kukar

KPK Cecar Said Amin soal Sumber Uang Pembelian 72 Mobil dan 32 Motor Eks Bupati Kukar

Nasional
Imigrasi Sebut Pelayanan Visa hingga Paspor Online Sudah Pulih 100 Persen

Imigrasi Sebut Pelayanan Visa hingga Paspor Online Sudah Pulih 100 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com