Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkumham Perintahkan Jajarannya Seriusi Peredaran Narkoba di Lapas

Kompas.com - 09/06/2015, 17:33 WIB

SURABAYA, KOMPAS.com- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly kembali memerintahkan untuk memecat oknum petugas di lembaga pemasyarakatan (Lapas) yang terbukti terlibat peredaran narkoba.

"Tidak hanya peredaran narkoba saja. Jika ada masalah narapidana yang melarikan diri dari Lapas atau rumah tahanan (Rutan), harus diseriusi," ujarnya ketika ditemui usai menghadiri Penetapan Kawasan Berbudaya Kekayaan Intelektual dan Penyerahan Kekayaan Intelektual Jatim di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Selasa (9/6/2015).

Ia mengaku telah memerintahkan seluruh kepala Kanwil Kemenkumham di Indonesia, Dirjen Pemasyarakatan dan jajaran di bawahnya untuk memberikan perhatian serius tentang peredaran narkoba di lapas.

Selain memberi hukuman bagi petugas lalai, ia juga akan menghargai siapa saja petugas jajaran dari tingkat atas hingga bawah yang sukses menggagalkan peredaran narkoba dan berhasil mengungkap pelakunya

"Ada 'reward' and 'punishmant' bagi petugas. Kalau kinerjanya baik akan dapat penghargaan, tapi kalau sebaliknya, tidak ada pilihan kecuali dipecat," tegasnya.

Ia mencontohkan keterlibatan seorang sipir Lapas Narkotika Cipinang, Jakarta Timur bernama Imran yang diindikasikan terlibat sindikat narkoba Freddy Budiman.

Imran pada 10 April 2015 ditangkap Direktorat Narkotika Mabes Polri dan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) biru yang dipakainya dicopot dan diganti dengan kemeja warna hijau oleh Yasonna.

"Kami lakukan upacara seperti ini melepaskan baju dinas pegawai Lapas. Ini adalah peristiwa terpahit selama saya menjabat Menkumham. Melepas baju dinas yang seharusnya menjadi kebanggaan," ucapnya.

Saat itu, ia menjadi pemimpin upacara pemberhentian Imran sebagai petugas Lapas sekaligus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) sesuai dengan Surat Keputusan MHH-60/KP/06-03/2015.

Menurut Yasonna, kepekaan sebagai aparatur sipil negara harus terus diasah dan diperbaiki, terlebih saat ini sedang menghadapi perang terhadap narkoba.

"Apa yang terjadi di Lapas dan Rutan seharusnya menunjukkan performa sebagai garda terakhir dalam pembinaan terpidana, namun tercoreng kewibawaannya akibat ulah segelintir oknum yang terlibat," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com