Ketua MPR Ingin Panglima TNI Dipilih Bergiliran

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menilai, ada baiknya jika Panglima TNI dipilih bergiliran di antara angkatan agar semua memiliki peluang sama. Dalam dua periode sebelumnya, Panglima TNI sudah dijabat dari Kepala Staf Angkatan Laut dan Angkatan Darat.

Jika Presiden Joko Widodo memilih pemilihan secara bergiliran, Panglima TNI selanjutnya berasal dari Angkatan Udara.

"Itu pendapat saya. Tapi hak tetap hak prerogatif Presiden," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/6/2015).

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, kata Zulkifli, Panglima TNI dipilih bergiliran agar semua mendapat kesempatan.

"Menurut saya, kalau alangkah baiknya jika semua mendapat kesempatan," kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional tersebut.

Namun, Zulkifli tetap menyerahkan keputusan kepada Presiden Joko Widodo. Nantinya, Presiden bisa mengikuti atau tidak kebijakan yang diterapkan SBY tersebut. (baca: Apa Kegiatan Moeldoko Setelah Pensiun?)

"Kita tidak bisa ikut campur. Jadi soal Panglima TNI adalah mana yang terbaik menurut presiden sesuai dengan kondisi sekarang," ucap Zulkifli.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu sebelumnya menyebutkan, ketentuan pada Undang-Undang Nomor 34/2005 tentang TNI tidak ada aturan yang mewajibkan pengganti Jenderal TNI Moeldoko nantinya harus berasal dari TNI Angkatan Udara.

Ia menegaskan, Presiden memiliki kewenangan untuk memilih calon Panglima TNI sesuai politik pertahanan yang diperlukan dengan mempertimbangkan soliditas TNI. (baca: Pengganti Panglima TNI Jenderal Moeldoko Belum Tentu KSAU)

"Belum tentu (KSAU), itu tergantung Presiden. Hak prerogatif Presiden," kata Ryamizard, di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/6/2015). (baca: Wapres: Tidak Ada Ketentuan Giliran Panglima TNI)

Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Agus Supriyatna mengaku siap apabila ditunjuk oleh Presiden menjadi panglima TNI. Agus mempunyai tekad untuk membuat TNI semakin disegani. (baca: Jika Jadi Panglima, KSAU Ingin Buat TNI Makin Disegani)

"TNI ini harus disegani oleh kawasan, karena Indonesia itu negara terbesar di ASEAN. Itu saja. Penting itu," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2015).