Komunikasi Politik Dinilai Lemah, Jokowi Disarankan Bentuk Lembaga Khusus

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Populi Center Nico Harjanto mengatakan, salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintah saat ini adalah tidak adanya komunikasi politik yang baik dengan masyarakat. Akibatnya, kegagalan pemerintah untuk mencapai target lebih besar diketahui masyarakat dibanding capaian yang telah dihasilkan.

"Semestinya dibentuk suatu kelembagaan yang khusus untuk bidang komunikasi. Menkominfo tidak mau. Pembantu Presiden lainnya juga lebih banyak blundernya dalam berkomunikasi," ujar Nico dalam diskusi di Kantor Populi Center, Jakarta Barat, Senin (8/6/2015).

Menurut Nico, pengelolaan isu politik adalah salah satu bidang yang perlu diperhatikan oleh Presiden Joko Widodo. Sebab, sekitar 80 persen agenda Nawacita berisi tentang kewajiban politik pemerintah terhadap masyarakat.

Nico mencontohkan, dalam Nawacita, pemerintah berkewajiban untuk memastikan bahwa negara hadir untuk melayani kepentingan masyarakat. Selain itu, pemerintah menjamin adanya suatu pemerintahan yang bersih dari korupsi.

"Kalau Nawacita itu tidak dikomunikasikan dengan baik, otomatis kepercayaan publik terhadap Presiden dan pemerintah akan runtuh," kata Nico.

Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu telah membentuk sebuah tim komunikasi. Ada dua nama yang berada di tim ini, yakni Teten Masduki, yang sebelumnya menjabat staf khusus Sekretaris Kabinet, dan Sukardi Rinakit yang merupakan staf khusus Menteri Sekretaris Negara.

Meski demikian, Nico menilai tim komunikasi tersebut tidak cukup untuk menjadi corong komunikasi antara pemerintah dan publik. Ia menyarankan agar Jokowi membentuk suatu lembaga khusus yang bertanggung jawab untuk menjadi saluran komunikasi antara pemerintah dan rakyat.