Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Pertanyakan Anggaran Kantor Staf Kepresidenan

Kompas.com - 04/06/2015, 22:48 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi II DPR RI Yandri Susanto mempertanyakan anggaran yang diajukan Kantor Staf Kepresidenan. Pertanyaan itu dilontarkan Yandri saat menghadiri rapat Komisi II DPR RI bersama Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2015) malam.

Yandri menjelaskan, Kantor Staf Kepresidenan mengajukan anggaran Rp 100 miliar untuk tahun 2015. Kantor Staf Kepresidenan tetap dapat bekerja meski anggaran yang diajukan itu belum dicairkan oleh Kementerian Keuangan.

"Kami ingin konfirmasi, selama bekerja sampai hari ini anggarannya dari mana?" kata Yandri.

Ketua DPP Partai Amanat Nasional itu mengatakan, ia terkejut ketika anggaran tahun 2016 yang diajukan Kantor Staf Kepresidenan naik menjadi Rp 159 miliar. Padahal, kata Yandri, Kantor Staf Kepresidenan lebih sederhana dari sisi tugas dan tidak memiliki banyak satuan kerja.

"Ada kejutan kerja apa di Kantor Staf Kepresidenan? Apalagi sampai naik 50 persen. Sepertinya bisa ditekan," ujarnya.

Menanggapi pertanyaan itu, Luhut menjelaskan bahwa Kantor Staf Kepresidenan merupakan lembaga struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam pengendalian program prioritas, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis.

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Staf Kepresidenan dibantu oleh lima deputi, staf deputi, dan sekretariat. Terkait anggaran, kata Luhut, anggaran sebesar Rp 100 miliar untuk tahun 2015 telah disampaikan pada Kementerian Keuangan melalui surat Menteri Sekretaris Negara pada 7 Mei 2015. Ia mengatakan, permohonan dukungan anggaran Kantor Staf Kepresidenan tersebut masih dalam proses di Kementerian Keuangan.

"Semua volunteer, kerja, enggak ada yang aneh," ucap Luhut.

Untuk tahun 2016, Kantor Staf Kepresidenan mengusulkan anggaran sebesar Rp 159 miliar. Namun, usulan tersebut belum tertampung dalam pagu indikatif Kementerian Sekretaris Negara tahun 2016.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MKD Dinilai Bebani DPR Periode Mendatang Jika Tak Menindak Anggota Dewan Pemain Judi Online

MKD Dinilai Bebani DPR Periode Mendatang Jika Tak Menindak Anggota Dewan Pemain Judi Online

Nasional
Belajar dari 2020, Bawaslu Wanti-wanti Kepala Desa dan ASN Tak Berpihak pada Pilkada 2024

Belajar dari 2020, Bawaslu Wanti-wanti Kepala Desa dan ASN Tak Berpihak pada Pilkada 2024

Nasional
Kejagung Bakal Tuntut Pelaku Judi Online dengan Hukuman Maksimal

Kejagung Bakal Tuntut Pelaku Judi Online dengan Hukuman Maksimal

Nasional
MKD Didesak Pecat 82 Anggota DPR yang Main Judi 'Online'

MKD Didesak Pecat 82 Anggota DPR yang Main Judi "Online"

Nasional
Menakar Peluang Kerja Sama PKB dan PDI-P pada Pilkada Jakarta, Terbentuk Poros Ketiga?

Menakar Peluang Kerja Sama PKB dan PDI-P pada Pilkada Jakarta, Terbentuk Poros Ketiga?

Nasional
PSU 863 TPS di Gorontalo, KPU Klaim Ribuan KPPS Telah Direkrut dalam 5 hari

PSU 863 TPS di Gorontalo, KPU Klaim Ribuan KPPS Telah Direkrut dalam 5 hari

Nasional
KPU Sebut 5 Parpol Kurang Caleg Perempuan Sudah Perbaiki Daftar Calon untuk PSU Gorontalo

KPU Sebut 5 Parpol Kurang Caleg Perempuan Sudah Perbaiki Daftar Calon untuk PSU Gorontalo

Nasional
Bawaslu Soroti Potensi Ketidakakuratan Daftar Pemilih Pilkada 2024

Bawaslu Soroti Potensi Ketidakakuratan Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Novel Baswedan Sampai Mantan 'Raja OTT' Akan Daftar Capim KPK

Novel Baswedan Sampai Mantan "Raja OTT" Akan Daftar Capim KPK

Nasional
Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P pada Pilkada Jakarta

Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P pada Pilkada Jakarta

Nasional
Datang ke Istana, Bamsoet Lapor Persiapan Sidang Tahunan MPR Terakhir Jokowi

Datang ke Istana, Bamsoet Lapor Persiapan Sidang Tahunan MPR Terakhir Jokowi

Nasional
Wapres Peringatkan Limbah B3 Tak Bisa Dibuang Sembarangan

Wapres Peringatkan Limbah B3 Tak Bisa Dibuang Sembarangan

Nasional
Produksi Karpet Mobil Ternama Dunia Dibuat di Pasuruan, Wapres: Tinggal Buat Mobilnya...

Produksi Karpet Mobil Ternama Dunia Dibuat di Pasuruan, Wapres: Tinggal Buat Mobilnya...

Nasional
Tak Hanya Segelintir, Ternyata Ada 82 Anggota DPR RI yang Main Judi Online

Tak Hanya Segelintir, Ternyata Ada 82 Anggota DPR RI yang Main Judi Online

Nasional
Pusat Data Nasional Jebol: Menkominfo Mundur atau Dimaklumi?

Pusat Data Nasional Jebol: Menkominfo Mundur atau Dimaklumi?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com