Korban Pelanggaran HAM Masa Lalu Anggap Pemerintah Tak Serius

JAKARTA, KOMPAS.com - Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia menganggap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tak serius dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Keluarga korban pelanggaran HAM 1998, Maria Catarina Sumarsih mengatakan, negara tidak memiliki kehendak untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM.

Hal itu, menurut dia, dapat dilihat dari usulan dibentuknya Komite Kebenaran dan Rekonsiliasi oleh pemerintah. Dia menganggap UU itu bertujuan untuk 'tutup buku' kasus pelanggaran HAM masa lalu.

"Kami lebih menghendaki penyelesaian kasus pelanggaran HAM melalui Pengadilan HAM adhoc," kata Maria dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/5/2015).

Korban pelanggaran HAM tahun 1965, Tumiso, juga tidak sependapat dengan rencana pemerintah membentuk KKR. Dia juga menuntut Presiden Joko Widodo memenuhi janjinya saat kampanye Pilpres 2014 bahwa akan menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.

"Kita ingin Jokowi menepati janjinya," kata Tumiso.

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil juga menolak dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, terutama jika untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat. Dia menjelaskan, penyelesaian kasus pelanggaran HAM bisa dilakukan melalui pengadilan HAM dan juga UU HAM.

Karena itu, Nasir menilai pembentukan KKR itu tidak tepat karena UU HAM yang dimiliki Indonesia bisa menjadi jawaban negara untuk menyelesaikan masalah HAM masa lalu.

"Undang-Undang merupakan jawaban negara untuk menyelesaikan masalah HAM masa lalu. Kita punya instrumen yuridisial dan non yuridisial," ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.