Tidak Laporkan LHKPN, Budi Waseso Buat Persepsi Buruk di Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar menilai, sikap Kepala Bareskrim Polri Komjen Budi Waseso atau Buwas yang tak mau melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakalan jadi persepsi buruk di masyarakat.

"Masyarakat lantas bisa jadi menilai, mentang-mentang pejabat tinggi Polri, lalu tidak mau melapor harta kekayaan," ujar Bambang saat dihubungi Kompas.com, Jumat (29/5/2015).

Bambang yang juga merupakan mantan polisi berpangkat Komisaris Besar itu berpendapat, sebaiknya Kabareskrim berperilaku wajar saja di tengah citra kepolisian yang semakin buruk di masyarakat. Perilaku dan pernyataan yang tepat, sebut Bambang, dapat mengembalikan citra positif kepolisian.

"Menurut saya Buwas yang wajar-wajar saja," ujar Bambang.

Bambang mengakui bahwa tak dilaporkannya harta kekayaan ke KPK memang tak memiliki imbas pelanggaran tindak pidana. Namun, dia tidak habis pikir, bagaimana bisa pejabat Polri tidak memberikan contoh kepada pejabat lain soal transparansi harta kekayaan.

Di sisi lain, Bambang juga mencermati KPK sebagai penerima LHKPN. Seharusnya, KPK pun aktif menelusuri LHKPN pejabat negara dan menyampaikan hasilnya kepada publik jika ditemukan kejanggalan. Hal itu dilakukan supaya penyerahan LHKPN tak hanya sekadar 'action' saja.

Sebelumnya, Buwas menegaskan tidak akan melaporkan harta kekayaan sebagai pejabat negara ke KPK. Dia malah meminta KPK untuk menelusuri sendiri harta kekayaannya.

"Saya tidak mau saya yang melaporkan. Suruh KPK sendirilah yang mengisi itu," ujar Buwas di kompleks Mabes Polri, Jumat (29/5/2015).

Buwas merasa akan lebih obyektif jika KPK yang menelusuri harta kekayaannya dibandingkan dengan dirinya yang membuat laporan sendiri lantaran khawatir memunculkan persoalan di kemudian hari.