Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini 4 Poin yang Diminta JK untuk Islah Golkar

Kompas.com - 24/05/2015, 14:50 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Sekretaris Jenderal Partai Golkar kubu Agung Laksono, Zainuddin Amali, menyebut, ada empat hal yang telah disiapkan politisi senior Golkar, Jusuf Kalla, untuk menciptakan islah di tubuh Golkar.

Empat poin itu harus dipatuhi kedua kubu agar dapat mengikuti pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015.

"Pertama, (JK) minta agar kami mengedepankan kepentingan partai dan kader. Kedua, bekerja sama dalam menjaring," kata Amali di Kantor DPP Partai Golkar, Minggu (24/5/2015).

Terkait kriteria calon kepala daerah yang akan didaftarkan ke KPU, kata Amali, kedua kubu akan membahas hal itu secara bersama-sama. Kriteria ini nantinya akan disetujui oleh kedua belah pihak.

"Keempat, yang akan mengajukan calon adalah DPP yang diakui oleh KPU," ujarnya.

Ia menambahkan, hingga kini belum ada pertemuan yang dilakukan kubu Agung Laksono, baik dengan JK maupun Aburizal Bakrie. Hanya, ia mengatakan, pertemuan dengan JK akan digelar dalam waktu dekat.

"Kemungkinan minggu depan," kata dia.

Aburizal sebelumnya memastikan bahwa Partai Golkar akan mendaftarkan diri dan ikut berkompetisi dalam gelaran pilkada serentak. Persoalan siapa yang menjadi ketua umum, apakah dia atau Agung, tidak menjadi hambatan Golkar untuk melakukan islah dan mendaftar di pilkada. (Baca: Ical-Agung Sepakat Golkar Daftar Pilkada, soal Ketum Belakangan)

"Yang penting daftarkan saja. kalau sudah daftar dan sebagainya, baru keputusannya di tangan DPP. Nanti kita lihat DPP-nya siapa belakangan," kata Aburizal seusai berkunjung ke rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Jumat (23/5/2015).

Kubu Agung menyambut baik rencana islah. Namun, kubu Agung melakukan islah menggunakan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang mengesahkan hasil Munas Jakarta. (Baca: Kubu Agung Mau Islah asal Dapat Jabatan Ketum)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com