Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Jangan-jangan Ada yang Tidak Puas pada Jokowi, Bukan pada Menterinya"

Kompas.com - 24/05/2015, 14:15 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mendukung wacana perombakan atau reshuffle kabinet kerja. Namun, di sisi lain, ia khawatir wacana itu dimanfaatkan atas kepentingan politik tertentu untuk mendapatkan kekuasaan.

"Jangan-jangan orang tidak puas pada Jokowi, bukan pada menterinya," ujar Ray dalam diskusi publik di Kantor Para Syndicate, Jakarta Selatan, Minggu (24/5/2015).

Ray mengatakan, pada kenyataannya, kinerja kementerian, khususnya di bidang ekonomi, melambat. Mau tidak mau, hal itu menuntut adanya perubahan penanggung jawab kementerian.

Namun, menurut Ray, sebelum memutuskan untuk melakukan reshuffle kabinet, Presiden Joko Widodo harus benar-benar memastikan kebijakannya tersebut tidak diintervensi oleh kepentingan politik. Jokowi diminta untuk mengantisipasi agar kebijakan reshuffle tidak menimbulkan masalah baru.

Ray mencurigai, pihak-pihak dengan sejumlah kepentingan politik berbeda, yang berseberangan dengan pemerintah, berusaha mendapatkan kekuasaan dari lemahnya pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Hal itu, sebut Ray, merupakan upaya untuk mengubah komposisi kementerian menjadi dominasi partai politik.

"Bagaimanapun, partai politik selalu menjadi dominan. Jangan-jangan ini upaya untuk mengubah komposisi kementerian menjadi 60 persen parpol dan 40 persen nonparpol," kata Ray.

Untuk itu, Ray meminta agar Presiden melakukan kajian sebelum melakukan perombakan anggota kabinet. Menurut dia, reshuffle harus benar-benar dilakukan demi memperbaiki kebijakan pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan rakyat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com