Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenlu Minta Negara Tetangga Berbagi Beban Tangani Pengungsi Rohingya

Kompas.com - 22/05/2015, 17:43 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kementerian Luar Negeri Andy Rachmianto mengatakan, masalah pengungsi Rohingya bukan hanya beban yang harus ditanggung sendiri oleh Indonesia. Menurut dia, permasalahan Rohingya semestinya dipikul bersama oleh negara-negara sahabat, terutama di wilayah Asia Tenggara.

"Masalah imigran Rohingya ini adalah maslah regional. Kita harus berprinsip berbagi beban dan berbagi tanggung jawab," ujar Andy dalam diskusi di Jakarta, Jumat (22/5/2015).

Andy mengatakan, Indonesia tidak sanggup jika harus menampung dan menyelesaikan masalah pengungsi Rohingya sendirian. Ia menambahkan, masalah ini juga menjadi tanggung jawab Myanmar sebagai negara asal serta negara-negara transit yang terkena dampak seperti Malaysia, Thailand, dan Indonesia.

"Kiranya perlu duduk bersama, bekerja sama, dan berkoordinasi untuk mencari penyelesaian yang komprehensif," kata Andy.

Andy mengharapkan Malaysia sebagai Ketua ASEAN mampu mengambil langkah progresif dengan melibatkan negara-negara terkait untuk mengambil kebijakan bersama. Ia mengatakan, salah satu upaya sementara yang bisa dilakukan yaitu mengizinkan kapal imigran untuk menepi dan menyelamatkan para penumpangnya.

"Penting juga untuk menangkap jaringan kriminal yang berada di belakang insiden kemanusiaan ini," kata Andy.

Lebih dari 600 pengungsi Rohingya asal Myanmar dan Banglades mendarat di Pantai Langsa, bagian timur Provinsi Aceh, Jumat (15/5) pagi. Rombongan ini adalah yang kedua setelah rombongan pertama terdampar di perairan Aceh bagian utara, Minggu (10/5).

Hingga saat ini, sejumlah pengungsi Rohingya yang berada di Langkat, Sumatera Utara sudah dialokasikan ke kantor imigrasi setempat. Namun, masih ada lagi sebagian di Langsa dan Aceh Utara, dan semua akan dikoordinasikan oleh Kemenlu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com