Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Usul DPR Panggil Menteri ESDM Sudirman Said

Kompas.com - 19/05/2015, 20:11 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Anggota Komisi VII asal Fraksi Partai Demokrat mengusulkan agar Komisi VII DPR RI memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said terkait pernyataannya yang menyalahkan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Sudirman Said mengatakan, pemberantasan mafia migas selalu berhenti di meja SBY. (Baca: Ini Penjelasan Sudirman Said Ihwal Kicauan SBY)

"Kami anggap pernyataan Sudirman Said terkesan menyerang dan memojokkan Pak SBY. Saya mengusulkan agar DPR melalui komisi terkait segera memanggil Menteri ESDM untuk dimintakan klarifikasinya terhadap pernyataan yang provokatif dan mengadu domba tersebut.” kata Eko di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2015).

Eko menilai, apa yang dikatakan Sudirman Said sudah mengarah ke fitnah dan pencemaran nama baik. (Baca: Menteri ESDM: "Stake Holders" Tahu Persis Pengelolaan Migas Masa Lalu)

“Jangan sampai ini berkepanjangan, karena sangat menganggu apa yang disampaikan Sudirman Said ini. Apalagi pernyataan tersebut tidak di dasari fakta dan data yang akurat, melainkan hanya asal bicara," ujarnya.

Menurut Eko, pemberantasan mafia bukan hal yang mudah karena masalahnya sudah mengakar. Namun, kata dia, salah besar jika SBY disebut menghambat pemberantasan mafia migas. (Baca: Syarief Hasan: Sudirman Said Mendiskreditkan SBY)

Eko mengingatkan, pada era SBY, sempat dibentuk Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Satgas tersebut bertugas memberantas para mafia dalam kejahatan dan penyimpangan dalam bentuk apapun, tidak hanya di bidang migas.

"Ini bukti bahwa SBY benar-benar serius agar semua mafia diberantas.” tegas Eko.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com