Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Syarief Hasan: Sudirman Said Mendiskreditkan SBY

Kompas.com - 19/05/2015, 17:59 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrat Syarief Hasan menilai, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said telah mendiskreditkan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono melalui pernyataannya terkait pembubaran Pertamina Energy Trading Limited (Petral). SBY pun telah bereaksi dengan berkomentar melalui akun Facebook-nya dan merasa difitnah melalui pernyataan yang dilontarkan Sudirman. (Baca: Ini Penjelasan Sudirman Said Ihwal Kicauan SBY)

"Itu tidak baik bagi menteri sekelas Sudirman Said. Dia (Sudirman) hanya kampanye dan mendiskreditkan Presiden ke-6 RI," ujar Syarief, saat menjadi narasumber pada temuan survei nasional, di Hotel Sahid, Selasa (19/5/2015).

Syarief meminta agar Sudirman memberikan klarifikasi terkait pernyataannya tersebut. Menurut dia, pernyataan itu berdampak negatif terhadap kader-kader Demokrat. Ia menilai, terkait Petral, selama 10 tahun memerintah, SBY tidak pernah menerima satu pun surat usulan pembubaran Petral. Syarief membantah jika SBY pernah mendapat rekomendasi dari kementerian terkait untuk membubarkan Petral. (Baca: Menteri ESDM: "Stake Holders" Tahu Persis Pengelolaan Migas Masa Lalu)

"Partai Demokrat sangat tidak happy, itu merusak sistem yang kita bangun," kata Syarief.

Melalui akun Facebook-nya, Senin (18/5/2015), SBY menilai pernyataan Sudirman telah memfitnah dirinya. Ia pun meminta agar Sudirman segera memberikan klarifikasi.

Saat dikonfirmasi, Sudirman mengatakan bahwa sebagai Menteri ESDM, ia hanya berusaha menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, melakukan berbagai perbaikan dalam pengelolaan energi, termasuk sub sektor minyak dan gas (migas).

"Mengkomunikasikan latar belakang suatu kebijakan dan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan adalah bagian dari tugas publik yang harus diemban seorang Menteri, termasuk dalam perbaikan tata kelola migas," jelas Sudirman.

Lebih lanjut Sudirman mengatakan bahwa dirinya bersyukur karena diskusi publik yang dilakukan bersama dengan Tim reformasi tata kelola migas membuka mata banyak pihak.

"Bahwa banyak hal yang memang harus diperbaiki," kata Sudirman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com