Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Jokowi, Relawan Sampaikan Lima Maklumat

Kompas.com - 17/05/2015, 00:17 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo bertemu ribuan relawan yang pernah mendukungnya saat Pilpres 2014 lalu. Dalam pertemuan bertajuk Jambore Komunitas Juang Relawan Jokowi itu, para relawan menyampaikan maklumat yang berisi lima poin pada Sabtu (16/5/2015).

Pertama, relawan meminta perlunya konsolidasi politik dan konsolidasi birokrasi sesegera mungkin agar pemerintahan dapat berjalan dengan lebih efektif. Tanpa konsolidasi maka situasi negara akan menjadi tidak kondusif, yang berujung pada sulitnya pembangunan ekonomi.

Kedua, perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak mendukung implementasi Tri Sakti dan Nawacita, yang menjadi mandat bagi pemerintahan Jokowi-JK. Kebijakan yang tidak sejalan harus disempurnakan dan terobosan harus segera diambil agar janji perubahan terhadap kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan.

Ketiga, mendesaknya kebutuhan evaluasi dan penguatan kabinet agar dapat bekerja efektif dan sejalan dengan amanat pemikiran Tri Sakti dan Nawacita. Keempat, perlunya dipastikan agar pembangunan ekonomi dan percepatan proyek-proyek infrastruktur dilakukan dalam semangat berdiri di atas kaki sendiri.

Terakhir, perlu dilahirkan kebijakan dan program kerja yang mendorong produktivitas masyarakat sebagai penyangga ketahanan ekonomi dan saranan mencapai kesejahteraan.

Oleh sebab itu, distribusi atau pemerataan terhadap sumber dan alat produksi bagi rakyat seharusnya tidak dapat ditawar.

Salah satu hal yang dapat dilakukan yakni realisasi tanah untuk rakyat, alat pertanian untuk petani dan alat tangkap untuk nelayan. Selain itu dapat pula modal usaha untuk usaha mikro guna mendesak pembangunan infrastruktur.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com