Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pria Ini Tuntut Janji Jokowi untuk Korban Lapindo

Kompas.com - 16/05/2015, 17:57 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan acara Jambore Relawan Jokowi di Bumi Perkemahan Cibubur, Sabtu (16/5/2015) siang, berlangsung meriah dan dihadiri riburan relawan. Namun, di tengah kemeriahan itu, Achmad Soedarmaji masih mencari keadilan untuk para korban lumpur Lapindo.

Jauh-jauh dari Sidoarjo, Jawa Timur, Ketua Dewan Pimpinan Cabang BaraJP Sidoarjo itu ingin bertemu langsung Presiden Joko Widodo bersama seorang rekannya untuk menagih janji pemerintah terkait pembayaran ganti rugi ratusan warga yang tak lagi memiliki rumah di Sidoarjo.

Soedarmaji menyatakan pemerintahan Jokowi sudah mengatakan mengambil alih tanggung jawab pembayaran ganti rugi tanah dan rumah warga. Namun, hingga kini tak ada tindak lanjut apa pun dari janji itu.

"Pemerintahan Jokowi hanya bicara-bicara saja, tidak ada tindakan nyata yang dilakukan untuk warga Sidoarjo. Padahal, mereka sudah menderita selama 9 tahun ini," ucap Soedarmaji kepada Kompas.com di lokasi acara Jambore Relawan.

Soedarmaji mengaku sudah berupaya menyuarakan keprihatinan warga Sidoarjo kepada komunitas relawan pendukung Jokowi hingga perwakilan partai. Namun, mereka tak benar-benar menganggap isu ini penting untuk dibicarakan ke presiden.

Lantaran segala upaya sudah dilakukan, Soedarmaji pun memutuskan berangkat ke Jakarta bersama seorang rekannya dengan modal sendiri. Dia berharap bisa berdialog langsung dengan Jokowi dan menumpahkan segala kesusahan yang dihadapi warga Sidoarjo.

"Jangan lupa, Pak Jokowi juga dulu kampanye di lokasi lumpur Sidoarjo. Rakyat masih memiliki harapan besar kepada Bapak," kata dia.

Bertumpu pada sumbangan

Selama sembilan tahun tak juga mendapat ganti rugi rumahnya yang tenggelam akibat lumpur Lapindo, menurut Soedarmaji, warga Sidoarjo tinggal di lokasi penampungan tak layak yang ada di sekitar jalan tol.

Mereka sulit mencari tempat tinggal baru apalagi membuka usaha untuk mendapatkan penghasilan. "Surat tanah mereka untuk mengajukan kredit tidak diakui bank. Bagaimana mereka bisa mandiri dan mencari penghasilan?" kata Soedarmaji.

Dia berpendapat selama ini, korban lumpur Lapindo hanya dijadikan sebagai komoditas politik. Mereka didekati ketika kampanye tetapi dilupakan setelah sang calon terpilih.

"Mereka terus berdemo menuntut haknya. Kenapa reaksi masyarakat saat ini lebih tenang dibandingkan pada presiden sebelumnya? Karena Pak Jokowi mendatangi mereka, tapi dibutuhkan lebih dari sekadar kunjungan untuk menyelesaikan penderitaan warga Sidoarjo," ucap pria yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sidoarjo periode 1999-2004 itu.

Soedarmaji pun sudah pupus harapan meminta partai politik berjuang. Pria yang sempat menjadi Sekretaris DPC PDI-P pun memutuskan keluar dari partai karena merasa tak bisa memperjuangkan rakyat.

"Sekarang pemerintah yang harus memenuhi janjinya. Apa masyarakat dibiarkan begitu sampai meninggal?" ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com