Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prostitusi "Online" Diduga Pengalihan dari Isu Pelemahan KPK

Kompas.com - 13/05/2015, 18:13 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi Kepolisian menjerat mucikari artis yang terjadi belakangan ini dinilai sebagai bagian dari pengalihan isu. Polisi disinyalir berupaya mengalihkan perhatian masyarakat dari isu yang lebih substansial, yakni pemberantasan tindak pidana korupsi dan pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Apa sih urgensinya kita urusin PSK (pekerja seks komersial)? Sampai Wapres ikut-kutan berkomentar. Saya bukan penggemar PSK, tapi yang dilakukan ini kan tidak ada apa-apanya. Saya khawatir ini bagian dari pengaturan skenario, atau mau ada orang yang dikirimalisasikan melalui PSK?" kata Sekretaris Umum Persatuan Gereja Indonesia Gomar Goeltom dalam sebuah diskusi yang digelar di Jakarta, Rabu (13/5/2015).

Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jerry Sumampouw menganggap prostitusi online yang marak diberitakan media saat ini merupakan pengalihan dari polemik pengusutan kasus penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan oleh kepolisian. Padahal, menurut dia, isu korupsi lebih penting dibandingkan dengan penangkapan seorang mucikari.

Belum lagi masalah pelantikan Wakil Kepala Kepolisian Budi Gunawan yang sempat ditetapkan KPK sebagai tersangka. "Isu ini hilang begitu saja, jadi ada isu publik yang tidak substansial tapi diproduksi untuk mengalihkan isu yang sebenarnya substansial, misalnya korupsi," ujarnya.

Tokoh agama yang juga anggota Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia, Romo Benny Susetyo menyampaikan pendapat senada. Ia pun meminta media untuk tidak mudah digiring dalam memberitakan suatu isu. Padahal, menurut Benny, masih banyak isu penting lainnya yang perlu disoroti seperti reformasi Polri dan pemberantasan korupsi.

"Media jangan mau digiring, bagaiamana media memilih isu itu penting. Jangan media digiring pada isu yang tidak tegas. Sekarang bagaimana menata ke depan reformasi kepolisian," kata dia.

Jumat kemarin, kepolisian menangkap RA (32), seorang pria yang diduga berperan sebagai mucikari. Ia menawarkan jasa wanita penghibur dari kalangan artis dan model dengan tarif Rp 80 juta hingga Rp 200 juta. Dari praktik itu, RA mendapatkan keuntungan kurang lebih 30 persen dari tarif wanita yang disewa.

Penangkapan RA tak lama setelah kepolisian menangkap penyidik KPK Novel Baswedan, sepekan sebelumnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com