Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Diharapkan Tunjuk Sekjen yang Energik

Kompas.com - 13/05/2015, 09:47 WIB
Indra Akuntono

Penulis


SURABAYA, KOMPAS.com - Setelah ditetapkan menjadi Ketua Umum DPP Partai Demokrat periode 2015-2020, Susilo Bambang Yudhoyono kini memiliki tugas dan kewenangan penuh menyusun kepengurusan. Ia diharapkan menunjuk figur yang energik guna mengisi posisi Sekretaris Jenderal.

Ketua DPP Partai Demokrat, Daday Hudaya, menjelaskan bahwa kebutuhan figur sekjen yang energik merupakan keharusan untuk menghadapi berbagai dinamika dan agenda politik yang ada. Terlebih, Demokrat mematok target maksimal dalam pilkada serentak akhir tahun ini dan memenangkan Pemilu 2019.

"Mau tidak mau harus menyesuaikan dengan perkembangan di lapangan. Semangat dan energik itu penting untuk dimiliki Sekjen Partai Demokrat ke depannya," kata Daday di arena Kongres IV Partai Demokrat, di Surabaya, Jawa Timur Selasa (12/5/2015).

Daday yakin, ketepatan SBY dalam menunjuk sekjen akan memengaruhi posisi Demokrat di kancah politik nasional. Hal itu karena sekjen berperan penting dalam melengkapi kinerja ketua umum untuk menggerakkan roda organisasi hingga tingkat paling bawah.

"Kalau sekjen-nya energik, maka sinergi dengan ketum semakin efektif dan maksimal. Sehingga tugas ketum untuk turun hingga tingkat paling bawah bisa ditopang oleh si sekjen," kata Daday.

Pemilihan sekjen dan seluruh pengurus Demokrat menjadi hak prerogatif SBY sebagai ketua umum. Sejauh ini, ada beberapa nama yang digadang-gadang akan dipilih SBY sebagai sekjen, mereka adalah Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Dede Yusuf, dan Michael Wattimena.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com