Infrastruktur Disiapkan untuk Antisipasi Membeludaknya TKI Tak Tersalurkan

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia akan menyiapkan infrastruktur turunan menyusul penghentian pengiriman TKI ke 21 negara di Timur Tengah. Infrastruktur tersebut dibangun guna mengantisipasi banyaknya TKI yang tidak tersalurkan ke luar negeri.

Menurut Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid, infrastruktur pertama yang harus dibangun adalah lapangan kerja. Selama ini banyak tenaga kerja ingin ke luar negeri lantaran jumlah pekerjaan yang ada di dalam negeri sedikit.

"Jadi, jangan tanya soal roadmap lagi. Yang penting aksi dan penyiapan infrastrukturnya," kata Nusron dalam keterangan tertulis, Selasa (5/5/2015).

Selain lapangan kerja, infrastruktur lain yang perlu penguatan adalah imigrasi dan kepolisian. Penghentian pengiriman TKI secara legal berpotensi menimbulkan pengiriman tenaga kerja secara ilegal.

Untuk itu, diperlukan kerja ekstra dari kedua instansi itu untuk membantu melakukan pencegahan. Nusron menambahkan, pertumbuhan ekonomi Tanah Air saat ini masih lambat. Hal itu membuat lapangan pekerjaan baru yang tercipta tidak cukup banyak.

"Karena potensi penganggurannya masih tinggi, sementara pertumbuhan ekonomi kita masih melambat. Sehingga, yang berorientasi ke luar negeri masih membeludak. Makanya harus disiapkan infrastrukturnya," ujarnya.